Koran Jakarta | August 16 2017
No Comments
Perpajakan Global - Implementasi AEOI dan BEPS Mulai September 2017

G20 Mesti Serius Atasi Penghindaran Pajak

G20 Mesti Serius Atasi Penghindaran Pajak

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
G20 harus bekerja sama mewujudkan program perpajakan internasional yang kuat dan transparan, dengan tetap memperhatikan keadilan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya komitmen perpajakan internasional guna mengatasi penghindaran pajak. Karena itu, kerja sama pertukaran informasi sangat penting bagi tercapainya aturan dan implementasi perpajakan yang adil antarnegara. Dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 di Baden-Baden, Jerman, pada 17–18 Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kerja sama itu patut dilakukan agar tidak ada lagi tempat aman untuk para penghindar pajak di seluruh dunia. Dia juga memperingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital yang adil.

“Bagian terbesarnya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksi, bukan tempat perusahaan tersebut terdaftar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/3).

Selain itu, Menkeu menyatakan Indonesia sebagai anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif. Seperti diketahui, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 sepakat program AEOI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan selambatnya pada September 2018.

Indonesia memandang G20 harus bekerja sama mewujudkan program perpajakan internasional yang kuat dan transparan, dengan tetap memperhatikan keadilan dan kesiapan seluruh negara yang ingin ikut berpartisipasi. Pemerintah Indonesia memperingatkan jangan sampai terjadi negara yang ingin bergabung dalam program AEOI dan BEPS ini kemudian menjadi korban dari program itu sendiri akibat ketidakmampuan dan keterbatasan negara menyiapkan diri.

Indonesia berharap dengan implementasi program kerja sama itu, tidak ada lagi lubang atau celah bagi praktik penghindaran pajak internasional serta tidak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk berinovasi instrumen keuangan yang bertolak belakang dengan BEPS dan AEOI.

Selain itu, Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antarnegara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan akibat aliran uang melalui perdagangan internasional. Menkeu juga menyampaikan keinginan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FAT F) dan meminta dukungan penuh dari negara anggota G20.

 

Perkuat Ekonomi

 

Sementara itu, Gubernur BI, Agus Martowardojo, menyatakan Indonesia bersama negara G20 meneguhkan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dunia dan memperkuat resiliensi ekonomi global.

Upaya mewujudkan pertumbuhan kuat, berimbang, berkesinambungan, dan inklusif itu ditempuh dengan kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural. Agus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,

Senin (20/3), mengatakan di tengah pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan berimbang saat ini serta guna mewujudkan target pertambahan pertumbuhan kolektif negara G20 sebesar 2,0 persen (dalam periode 5 tahun sejak 2014) pada 2018. 

 

mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment