Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments
Kebijakan Organisasi - Selenggarakan Pendidikan Kepramukaan bagi Kaum Muda

Fasilitas Pramuka Tak Boleh untuk Kegiatan Politik

Fasilitas Pramuka Tak Boleh untuk Kegiatan Politik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sesuai aturan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, seluruh fasilitas kepramukaan tidak boleh untuk kegiatan politik.

 

 JAKARTA – Fasilitas yang dimiliki Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, baik yang ada di pusat maupun daerah, tidak boleh untuk keg­iatan politik. Hal ini disampai­kan terkait pada saat ini bangsa Indonesia memasuki tahun politik, menjelang pelaksan­aan pemilihan presiden dan para anggota legislatif.

“Sebagaimana aturan per­undangan yang berlaku, aset atau fasilitas institusi pendidi­kan dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis,” kata Ketua Kwarnas Gerakan Pra­muka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, di Jakarta, kemarin.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Minggu (25/11), Kak Budi Waseso panggilan akrabnya di lingkungan Gerakan Pramuka, ini menegaskan kembali apa yang ada di peraturan per­undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pra­muka.

Bagi Gerakan Pramuka, fasilitas itu termasuk gedung kwartir, bumi perkemahan, dan aset lainnya. Karena itu, Kak Budi Waseso meminta se­luruh jajaran kwartir Gerakan Pramuka, dari tingkat nasional sampai ranting, maupun gugus depan-gugus depan untuk tidak menggunakan fasilitas kepramu­kaan yang dimi­liki, seperti gedung kwartir dan bumi perkemahan, un­tuk acara-acara yang terkait de­ngan aktivitas po­litik praktis.

Dalam kepemimpinan­nya untuk masa bakti 2018–2023, Kak Budi Waseso berusaha mengembalikan marwah Ge­rakan Pramuka sebagai orga­nisasi atau institusi pendidikan yang bersifat non-politik. Seba­gaimana tugas pokok Gerakan Pramuka untuk menyeleng­garakan pendidikan kepramu­kaan bagi kaum muda.

Semua itu, tambah Kak Budi Waseso, dalam rangka menum­buhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, ber­tanggung jawab, mampu mem­bina, dan mengisi kemerdeka­an nasional, serta membangun dunia yang lebih baik. Untuk itu, Ketua Kwarnas berharap agar fasilitas kepramukaan di mana pun, baik gedung kwartir, bumi perkemahan, atau lain­nya, lebih dimanfaatkan mem­perbanyak aktivitas pendidikan bagi kaum muda.

Lakukan Politik Praktis

Selain itu, Kak Budi Waseso menegaskan anggota Gerakan Pramuka selama berseragam Pramuka, tidak boleh melaku­kan aktivitas politik praktis. Mereka tidak boleh mendu­kung apalagi mencela dan mengejek calon mana pun, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota le­gislatif.

“Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang bersifat non-politik. Anggota Gerakan Pramuka selama berseragam Pramuka, tidak boleh melakukan aktivi­tas politik praktis,” kata Kak Budi Waseso.

Kak Budi Waseso menam­bahkan, setiap warga negara tentu mempunyai hak politik masing-masing. Namun, keg­iatan politik praktis tidak bo­leh dilakukan dengan meng­gunakan seragam Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan pendidikan nonformal bagi kaum muda, melengkapi pen­didikan formal di sekolah dan pendidikan informal di ling­kungan keluarga.

Menurut Kak Budi Waseso, hal ini bukan saja dalam pelak­sanaan di lapangan, tetapi juga menyangkut penggunaan foto berseragam Pramuka pada alat-alat kampanye pemilihan presiden dan anggota legislatif. Gerakan Pramuka adalah insti­tusi pendidikan sebagaimana kepanjangan namanya yang berbunyi gerakan pendidikan kepanduan praja muda kara­na.

Sebelumnya, Kak Budi Waseso mengatakan Gerakan Pramuka dapat membantu program-program pemerintah. Hal itu dapat diwujudkan mu­lai dari pendididikan karakter sebagaimana revolusi mental yang didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keta­hanan pangan, pengembangan ekonomi, hingga terus mem­perkuat masyarakat antinarko­ba.

eko/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment