Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments

Empat Menteri Ditegur Presiden

Empat Menteri Ditegur Presiden
A   A   A   Pengaturan Font

Sebenarnya sebagai atasan para menteri, seorang Presiden mestinya biasa menegur bawahan. Lalu me­ngapa ketika Presiden Joko Widodo menegur empat menteri menjadi viral, seakan ini sesuatu yang luar biasa. Di mana-mana bos jelas harus menegur bawahan kalau kinerja mereka tidak baik.

Barangkali terkait kinerja inilah, Presiden Joko Widodo menegur mereka dalam sidang kabinet paripurna di Ista­na Bogor, Senin (8/7). Mereka adalah Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ke­pala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno.

Presiden kecewa karena investasi sepertinya masih berja­lan di tempat. Izin-izin investasi yang selalu ditekankan agar prosesnya dipercepat, ditegurlah Siti Nurbaya dan Sofyan Djalil. Keduanya diperingatkan banyak keluhan permasala­han perizinan di lapangan. Adapun Ignatius Jonan dan Rini Soemarno ditegur terkait tingginya impor migas.

Memang Presiden secara simultan mengingatkan selu­ruh menteri perihal isu-isu tadi. Kemudian, secara khusus dia menunjuk empat menteri. Jokowi menginginkan agar para pembantunya kerja keras membantu menghadirkan investor antara lain lewat per­cepatan dan permudahan izin.

Semua tugas mungkin sudah dijalankan. Namun, Presiden masih menemukan kekurangan di lapangan. Presiden memang terkenal suka blusukan untuk mendengar langsung berbagai hambatan terutama investa­si. Memang berkali-kali juga kepala negara selalu meng­ingatkan dan mengingatkan agar para menteri bersama ja­jarannya mempercepat proses investasi.

Jelaslah, investasi merupak­an sesuatu yang amat menen­tukan bagi ekonomi bangsa. Apa artinya bangsa miskin in­vestasi. Tentu ekonomi akan ambruk. Nah dalam kaitan itu, Presiden tidak mau orang yang mau menanamkan modal di sini terkendala perizinan. Ke­prihatinan Presiden Jokowi itu dapat dipahami karena betapa sulit menggiring investor yang mau menanamkan uangnya di Indonesia. Kalau sudah ada yang mau menanamkan modal, tetapi dihambat perizinan, jelas ini amat mengecewakan.

Sebenarnya sudah sejak era Orde Baru, masalah perizinan ini terus dikeluhkan. Ternyata sampai sekarang pun juga masih menjadi kendala. Jadi, sudah sewajarnya kalau Presiden menegur para menteri terkait.

Presiden juga mengeluhkan impor migas dan nonmigas masih tinggi. Keduanya juga menyumbang defisit neraca dagang ssejak tahun lalu. Tahun lalu defisit mencapai 2,05 miliar dollar AS. Angka ini pun terus meningkat hingga kini. Inilah yang dikeluhkan Presiden. Penyumbang terbe­sar defisit migas adalah minyak. Ini berarti impor kita terus meningkat untuk sektor tersebut.

Atas kondisi ini pantaslah Presiden Joko Widodo lalu menegur Jonan dan Rini. Apalagi ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 9,2 persen snilai 68,46 miliar dollar AS. Ini membuat defisit neraca pergadangan 2,14 miliara dollar AS.

Impor minyak dan gas yang mencapai 2,09 miliar dollar AS pada Mei 2019 juga dinilai terlalu tinggi. Tak pelak, ke­dua menteri diminta memperhatikan nilai impor yang sa­ngat tinggi akibat pembelian migas. Sudah waktunya me­mang menurunkan impor baik migas maupun nonmigas. Tanpa upaya tersebut, kemungkinan neraca perdagangan masih terus akan mengalami defisit.

Hal ini menjadi tantangan, apalagi tugas mereka tinggal beberapa bulan. Masih ada waktu untuk menambal ekspor agar defisit negara perdagangan menyempit.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment