Koran Jakarta | October 20 2017
No Comments
Kepesertaan BPJS-TK

Empat BUMN Bandel Akan Dikenai Sanksi

Empat BUMN Bandel Akan Dikenai Sanksi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga kini belum mengikutkan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagerjaan (BPJS-TK). Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2015, mereka dapat diancam sanksi administrasi, denda satu miliar rupiah, dan kurungan pidana delapan tahun. Demikian hasil pemeriksaan terhadap 30 badan usaha milik negara (BUMN) yang dilakukan Tim Pemeriksa Terpadu yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerkaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan dimulai sejak Juni tahun lalu. “Dari 30 BUMN yang kami periksa, sebanyak 26 kini telah menjadi peserta, sedangkan empat BUMN lainnya masih bandel,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Maruli Apul Hasoloan, di Jakarta, Kamis (20/4). Maruli enggan menyebutkan nama lengkap keempat BUMN tersebut. Ia hanya memberikan inisial, yakni satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, satu BUMN bergerak di sektor energi (listrik), satu BUMN berinial P, dan BCP.

“UU No. 40 TAHUN 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditegaskan bahwa program perlindungan dasar bagi tenaga kerja sehingga perusahaan besar maupun BMUN yang telah memiliki program jaminan atau asuransi sendiri tetap harus memasukkan karyawannya ke program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya. Untuk tahun 2017, sampai dengan April, tim telah menyelesaikan pemeriksaan 71 perusahaan dan hasilnya sebagian besar berkomitmen segera mengikuti program Jaminan Pensiun (JP).

“Ke depannya, setelah 71 perusahaan selesai diperiksa, kami akan lanjutkan pelaksanaan sidak pada 102 perusahaan besar yang masih membandel, termasuk BUMN, untuk mengecek kepatuhan pada program Jaminan Pensiun,” ungkap Maruli. Sementara itu, Direktur Perluasan Kepesertaan dan HAL BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan perusahaan yang telah atau akan diperiksa oleh Tim merupakan perusahaan yang berdasarkan omset pertahunnya telah wajib mengikuti program JP, selain telah mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm).

“Selain kepatuhan pada program JP, kami juga akan memeriksa apakah perusahaan tersebut masuk dalam kategori Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja, yaitu perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, dan kategori PDS Upah, yaitu perusahaan yang melaporkan upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, gaji pokok ditambah tunjangan tetap,” jelas Ilyas. Tahapan pemeriksaan diawali pemeriksaan bersama oleh anggota tim, setelah itu diterbitkan nota pemeriksaan untuk perusahaan yang terbukti tidak patuh. Apabila perusahaan masih belum patuh juga, akan diterbitkan nota penegasan. “Jika nota penegasan juga tidak diindahkan, maka tim pemeriksa akan membuat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu,” tegasnya. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment