Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Ketua KPU , Arief Budiman, tentang Peraturan Persyaratan Calon Legislatif

Eks Napi Koruptor Tidak Bisa Jadi Caleg

Eks Napi Koruptor Tidak Bisa Jadi Caleg

Foto : ANTARA/Reno Esnir
A   A   A   Pengaturan Font
Jelang kampanye Pemilu serentak 2019, polemik soal bakal caleg eks koruptor makin panas. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh pada pendirian bahwa Peraturan KPU soal itu harus diberlakukan, sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menolaknya.

 

Untuk mengulas hal itu lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya:


Kenapa sih KPU bersikukuh mempertahankan larangan eks napi koruptor tetap ada dalam PKPU Pencalonan?


Sebagaimana yang kita ketahui, proses pembentukan PKPU itu kan panjang sekali ya karena harus melewati uji publik, konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, bahkan masih juga dibahas di Kemenkumham.

Yang pada akhirnya semua bisa ikuti, bahwa ada dua PKPU, yakni PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Calon Anggota DPR, DPRD, DPRD Kab/Kota dan PKPU Nomor 14 tahun 2018 DPD tentang Calon Anggota DPD.

Yang DPD sebenarnya tak ada persoalan, tapi kok ketika pencalonan DPR, DPRD kok ada perdebatan panjang walau pada akhirnya bisa diundangkan.


Nah setelah diundangkan, kedua PKPU itu, maka masuk struktur peraturan perundangan Pemilu, dan dua aturan ini harus dipatuhi oleh semua penyelenggara pemilu. Apalagi dua PKPU itu saat ini belum dibatalkan.


Lalu apakah bisa PKPU tersebut diubah atau dibatalkan?


Nah itu, sampai saat ini PKPU pencalonan DPR/DPRD terkait ada pelarangan eks napi koruptor ini sampai saat ini bukaan gak bisa diubah hanya saja dia bisa diubah jika ada pihak yang tidak setuju. Namun, itu (perubahan) ada mekanismenya.

Hal ini secara eksplisit diatur dalam UU pemilu. Di situ disebutkan bahwa bisa ada proses uji materi (Judicial Review) terhadap PKPU itu.


Tetapi sampai hari ini tercatat sudah ada 13 bacaleg yang di TMS (tidak memnuhi syarat) kan oleh Panwas, KPU tetap pada pendiriannya?


Statusnya berdasarkan PKPU jelas, eks napi koruptor tidak bisa menjadi caleg jika keputusan uji materi di MK dan MA tidak keluar sebelum batas akhir pengumuman Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 23 September 2019.

Dan pihak kami bakal mengembalikan para kandidat caleg eks napi korupsi ke partainya masing-masing. Jika parpol memaksa, pihaknya bakal menyatakan eks koruptor tersebut sebagai bakal caleg yang TMS.


Langkah terkahir KPU apa?


KPU Pusat sudah membuat Surat Edaran KPU Nomor 991 Tahun 2018 yang pada intinya meminta KPUD yang di daerahnya ada bacaleg yang dinyatakan TMS oleh Panwaslu untuk menunda melaksanakan putusan itu sampai ada putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment