E-KTP Masih Jadi Persoalan yang Berulang | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Pilkada 2020

E-KTP Masih Jadi Persoalan yang Berulang

E-KTP Masih Jadi Persoalan yang Berulang

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Sampai saat ini KTP elektronik (e-KTP) belum tersebar ke seluruh rakyat. Padahal, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Undang-undang (UU) mewajibkan setiap warga negara yang akan menggunakan hak pilih harus terdaftar dan memiliki e-KTP. Masalah e-KTP di Pilkada akan menjadi persoalan yang terus berulang.

“E-KTP ini sebenarnya memberatkan warga. Apalagi, masyarakat yang belum punya e-KTP lebih banyak disebabkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kurang menjangkau wilayah pedalaman dalam pendistribusian e-KTP,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin saat dihubungi Koran Jakarta, pekan lalu.

Jika berkaca pada Pilkada 2018, Usep diminta mendampingi masyarakat adat dan penyandang disabilitas yang bermasalah dengan e-KTP saat pemilihan. Keduanya bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan keputusan agar masyarakat mendata kembali sesuai dengan lokasi dan tempat tinggalnya.

Penyadang disabilitas dengan pantinya dan masyarakat adat bersama komunitas adat di desa masing-masing. Kemudian, tambah Usep, data tersebut diberikan ke KPU Provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Setelah itu Ditjen Dukcapil memberikan surat rekomendasi agar warga yang tidak memiliki e-KTP dapat menggunakan hak pilihnya.

Usep berpendapat hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena Kemendagri pemegang kewenangan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Dia menyarankan Ditjen Dukcapil menjadikan konteks hak pilih sebagai bagian dari HAM.

Jangan Syarat Mutlak

Pengamat politik LIPI, Wasisito Raharjo Djati, mengatakan sebaiknya e-KTP tidak dijadikan syarat mutlak karena belum semua warga memilikinya. Akan lebih bijak bila pemerintah dalam peraturan mengatakan penggunaan e-KTP hanya diberlakukan bagi daerah yang warganya sudah punya seratus persen. Bagi yang tidak, cukup menggunakan kartu keluarga.

Wasisito menyarankan agar pada pasal penjelasan dan tambahan dalam UU Pilkada perlu mengakomodasi syarat identitas kependudukan lain, seperti KK, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan sebagainya. yag/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment