Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
Kebijakan Energi - Target Bauran Energi 23 Persen Terancam Gagal

Dukung EBT dengan Skema Insentif Tarif

Dukung EBT dengan Skema Insentif Tarif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pengembangan EBT bentuk komitmen pemerintah realisasikan pengurangan emisi karbon.


Penggunaan batu bara yang polutif pada akhirnya mengganggu kesehatan masyarakat.

 

JAKARTA - Pemerintah diminta segera mendorong pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dengan memberi skema insentif atau subsidi harga sehingga teknologi EBT di Indonesia bisa berkembang dan mengejar ketertinggalan dengan negara lain.


Pengembangan EBT dinilai bukanlah pilihan, namun kewajiban untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang karena energi fosil seperti batu bara pasti akan habis, sedangkan sumber EBT akan selalu tersedia. Selain itu, batu bara juga polutif sehingga akan mengganggu kesehatan masyarakat.


“Terus menggunakan energi fosil dan batu bara ancamannya krisis energi di masa depan atau kita akan lebih bergantung pada impor energi ketimbang saat ini. Itu akan sangat menyulitkan,” kata pengamat energi UGM Yogyakarta, Fahmi Radhi, saat dihubungi, Selasa (14/11).


Fahmi mengatakan pada periode menteri ESDM sebelumnya pemerintah pernah mengajukan anggaran subsidi untuk pengembangan EBT, namun ditolak DPR. Maka, sebenarnya letak persoalannya ada pada pemahaman pemerintah dan DPR terkait kebutuhan negara ini di masa depan.


Sebelumnya, sejumlah kalangan mengemukakan guna mengejar ketertinggalan pengembangan EBT dari negara lain, Indonesia perlu mengubah paradigma dengan menjadikan EBT sebagai energi utama, bukan lagi sebagai energi alternatif.


Sebab, bila bergantung pada penggunaan energi fosil, terutama batu bara, selain bersifat polutif pasokannya juga makin lama akan habis. Sebaliknya, penggunaan EBT, misalnya, tenaga surya dan panas bumi, pasokannya akan selalu tersedia.


Pegiat lingkungan, Maryati Abdullah, mengemukakan pengembangan EBT secara nyata dan komprehensif merupakan realisasi pengurangan emisi karbon yang sudah disepakati pemerintah. Dengan demikian, komitmen Indonesia di mata dunia terlihat nyata.


“Apalagi, nantinya biaya emisi karbon akan menjadi beban negara yang memproduksi emisi tersebut. Contohnya, saat ini bisa terlihat dari berbagai beban biaya yang diterapkan pada ekspor sawit sebagai bentuk penalti,” ungkap dia.


Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, menyatakan penggunaan batu bara hanya terlihat murah, tapi sebetulnya lebih mahal. Sebab, pemerintah harus mengeluarkan ongkos untuk membangun pembangkit berkapasitas besar dan transmisi di banyak tempat.

“Harga batu bara memang murah. Per Juni sekitar 92 dollar AS per ton. Tapi kalau dihitung dengan biaya lainnya, itu lebih mahal,” jelas Hindun.


Biaya tersebut antara lain potensi kerugian akibat kelebihan kapasitas dari pembangkit listrik yang ada, selain kerugian dari sisi kesehatan. Dalam penelitian Greenpeace, kata dia, pemerintah berpeluang merugi sebesar 351 triliun rupiah untuk setiap tahun operasi PLTU Batu bara.


Sementara itu, lanjut Hindun, dengan membangun pembangkit berskala kecil menggunakan EBT pemerintah hanya perlu biaya perawatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Itu bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.


“Kalau pembangkit berskala besar, infrastrukturnya juga butuh biaya yang besar, sementara yang butuh adalah remote place. Lebih baik pemerintah memakai sistem desentralisasi energi,” kata Hindun.


Menurut dia, apabila secara ekonomi tidak menguntungkan maka tidak mungkin negara-negara maju menggunakan renewable energy dan menjadi tren.


Krisis Energi


Menurut Fahmi, Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya EBT seperti panas bumi, tenaga matahari, dan biodiesel. Yang sudah berhasil diproduksi secara komersial harganya masih lebih mahal dari energi fosil dan batu bara.

Negara-negara maju juga menghadapi hal serupa saat baru mengembangkan EBT, namun kini saat kapasitas terpasangnya mendekati maksimal biaya produksi sudah sama dengan energi fosil.


Artinya, contoh terdekat dari pengembangan EBT bisa dilihat dengan kasat mata sehingga tidak terlalu susah bagi negara untuk membuat blueprint pengembangan EBT. “Target bauran energi 2025 porsi EBT sebesar 23 persen, saat ini belum sampai 10 persen.

Artinya, terancam gagal tercapai target Padahal, angka 23 persen itu sudah angka konservatif, jadi kita sepertinya akan benar-benar menghadapi krisis energi di masa depan,” jelas Fahmi. YK/ers/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment