Koran Jakarta | August 20 2018
No Comments
Skandal Politik I aksa Agung Baru Siap Bongkar Skandal 1MDB

Dua Hakim Agung Malaysia Mundur

Dua Hakim Agung Malaysia Mundur

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintahan Malaysia pimpinan PM Mahathir Mohamad melaku-kan pembersihan pejabat negara yang dekat dengan mantan PM Najib. Kali ini dua hakim agung yang turut dalam persidangan skandal 1MDB mengajukan pengunduran diri.

 

KUALA LUMPUR - Dua hakim agung Malaysia dilaporkan pada Rabu (13/6) telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan, sementara pemerintah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad membersihkan pejabat tinggi, yang terlihat dekat dengan pemerintahan sebelumnya.

Daftar pejabat tinggi yang sudah dicopot atau keluar dari jabatan, terus berkembang sebulan belakangan, sesudah koalisi oposisi Mahathir mencetak kemenangan tidak terduga dalam pemilihan umum pada 9 Mei.

“Hakim Agung Raus Sharif dan Ketua Pengadilan Banding, Zulkefli Ahmad Makinudin, akan mundur pada 31 Juli,” demikian pernyataan yang dikeluarkan kepala kantor pengadilan federal. “Yang Mulia Raja sudah memberikan persetujuan untuk undur diri mereka pada 8 Juni,” imbuh mereka.

Asosiasi hukum Malaysia menantang keputusan pemerintah Perdana Menteri Najib Razak mengangkat Raus dan Zulkefli tahun lalu dengan alasan bahwa keduanya sudah melampaui usia pensiun.

Pada pekan lalu, Malaysia sudah menunjuk jaksa agung baru, yang menyatakan tidak akan ada yang ditutup-tutupi dan bahwa ia akan mengejar pelaku pidana dan penjahat perdata atas skandal korupsi di dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang didirikan Najib.

Jaksa agung baru itu, Tommy Thomas, menggantikan Mohamed Apandi Ali, yang pada 2016 membersihkan Najib dari kesalahan dalam skandal miliaran dollar 1MDB. Najib membantah melakukan kesalahan dalam perkara itu.

Sebelumnya gubernur bank sentral, Muhammad Ibrahim, juga mundur pada pekan lalu, setelah menjalani dua tahun dari masa jabatan lima tahunnya. Undur diri Muhammad dilihat sebagai dampak dari skandal 1MDB, sesudah kementerian keuangan pada bulan lalu menyatakan sekitar 500 juta dollar, yang dikumpulkan dari penjualan tanah oleh pemerintah ke bank sentral itu, digunakan untuk membayar kewajiban 1MDB untuk tahun lalu.

 

Nantikan Reformasi

Sementara itu VOA mewartakan bahwa media di Malaysia telah menantikan reformasi yang dijanjikan saat kampanye pemilu. Saat ini wartawan Malaysia menikmati kebebasan pasca tersingkirnya pemerintah yang selama ini memerangi media yang kritis dengan penuntutan dan ancaman.

Bagi media seperti Malaysiakini yang tegar menghadapi kemurkaan Perdana Menteri tersingkir Najib Razak akibat pemberitaan tuduhan korupsi terhadapnya, operasi mereka kini menjadi lebih mudah.

“Tetapi dengan kasus korupsi Najib kini menjadi berita utama di jejaring media utama, perubahan nyata terjadi dalam media terkemuka Malaysia,” ucap pemimpin redaksi Malaysiakini, Steven Gan.

Gan juga menyatakan optimistis bahwa akan ada kebebasan yang lebih besar, tidak hanya pada media tetapi juga pada kebebasan berpendapat dan berbicara bagi warga Malaysia. Namun, pesan beragam dari koalisi yang mengakhiri kekuasaan satu partai selama 60 tahun di Malaysia Mei lalu telah membuat beberapa pengawas media cemas sehubungan kekompakan komitmen reformasi media mereka. Saat pemilu, Pakatan Harapan, koalisi unik partai-partai yang dipimpin musuh lama dan PM Mahathir, mengikutsertakan reformasi media di dalam manifesto partai mereka.

Pada 22 Mei lalu, koalisi 20 organisasi hak asasi Malaysia, yang gusar akan perkembangan itu, secara terbuka mendesak pemerintah baru agar memenuhi janji-janji yang disampaikan dalam kampanye pemilu. 

 

Ant/AFP/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment