Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Pencegahan Korupsi I DPRD dan Pemerintah Daerah Satu Kesatuan dalam Susun Anggaran

DPRD Jangan Kongkalikong Lagi

DPRD Jangan Kongkalikong Lagi

Foto : koran jakarta /m fachri
A   A   A   Pengaturan Font

Publik sudah sangat muak dengan perilaku korup para anggota parlemen di daerah dan pusat. Karena itu mereka yang baru dilantik dan masih menjadi anggota Dewan harus membuang jauh mental korup.

Jakarta – Anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik dengan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) diingatkan untuk mentaati aturan. Terutama dalam perencanaan anggaran yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Jangan lagi ada kongkalikong. Jadikan kasus korupsi puluhan anggota DPRD Kota Malang sebagai pelajaran berharga.

Menteri Tjahjo mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta Selasa (11/9). Tjahjo sendiri mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang segera mendorong partai-partai di Kota Malang melakukan PAW. Sehingga kini, tidak ada lagi kekhawatiran akan terjadi stagnansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kota apel tersebut.

“Kemendagri atas nama pemerintah pusat menyampaikan paresiasi kepada Pemda Jatim khususnya Pak Gubernur (Soekarwo) yang dengan cepat melakukan langkah-langkahnya konsolidasi dengan parpol, KPU, Bawaslu, Forkopimda sehingga hari ini terlaksana pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang” kata Tjahjo.

Ia pun mengingatkan anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik untuk taat aturan. Dan bertugas dengan efektif serta efisien. Serta yang tak kalah penting transparan dan akuntabel. Jadikan kasus yang terjadi, sebagai bahan pelajaran berharga. Sehingga tidak terulang dikemudian hari. “Ini (pelantikan) penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif efisien.

Jangan sampai pengambilan keputusan politik pembangunan di Kota Malang apalagi ini menyangkut anggaran tahun anggaran yang harus sekali tanggal 15 September ini tidak terganggu,” tuturnya. Tjahjo menambahkan, DPRD dan eksekutif itu satu kesatuan. Karena kedua pihak berperan dalam menyusun perencanaan angga ran.

Dan DPRD tidak hanya punya fungsi budgeting, tapi juga fungsi pengawasan. Gunakan itu dengan baik, sesuai aturan. Jangan diselewengkan. “Apa pun DPRD itu satu dengan Pemda dalam menyusun anggaran, menyusun perda- perda, fungsi pengawasan jalan, fungsi menggerakkan dan mengorganisir masyarakat. Saya kira ini langkah yang tepat (pelantikan) ini,” katanya.

Menurut Tjahjo kasus di Kota Malang, adalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah. Karena dari 45 anggota DPRD, sebagian besar jadi tersangka. Tersisa hanya segelintir anggota yang membuat lembaga perwakilan lumpuh. Ini harus jadi pelajaran berharga. Jangan kembali diulang. Karena yang dirugikan adalah masyarakat.

“Dalam sejarah di negara kita baru pertama kali inilah sampai menjadikan sebuah lembaga macet tidak memenuhi kuorum,” ujarnya. Anggota DPRD kata Tjahjo harus paham aturan. Dan ia menekankan yang sangat penting adalah memahami area rawan korupsi. Terutama dalam hal perencanaan anggaran. Sebab dalam masalah perencanaan anggaran, sebagian besar anggota DPRD terseret kasus. Pun kepala daerah.

PNS Bermasalah

Mengenai data PNS yang bermasalah dengan hukum, Tjahjo mengungkap Kemendagri telah menggelar rapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang ada ribuan PNS bermasalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan tapi tidak tidak diberhentikan.

Padahal kalau merujuk ke UU, harus diberhentikan. “Hari Kamis besok ini kami akan rapat kembali dengan KPK dengan Pak Menpan dengan BKN untuk membahas dengan detail, datanya ada semua. Di kota mana, di provinsi mana, UU ada semua,” katanya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment