Koran Jakarta | February 24 2018
No Comments

DPR yang Otoriter

DPR yang Otoriter
A   A   A   Pengaturan Font

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3 yang telah disetujui rapat paripurna menjadi Undang-Undang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bahkan, beberapa pasal UU MD3 baru cenderung ingin menjadikan DPR menjadi lembaga kekuatan berlebih atau superbody.

Misalnya, Pasal 73 yang berisi soal pemanggilan oleh DPR. Pada ayat 1 hasil perubahan UU MD3 berbunyi: DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. Bahkan, penekanan pemanggilan oleh DPR kemudian diatur dalam pasal 73 ayat 2 dan 4. Pasal 73 ayat 2 berbunyi: Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Demikian pula pasal 73 ayat 3 yang berbunyi: Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil tiga (3) kali berturut-turut, tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 122 huruf K yang mengatur tugas MKD. Dalam pasal baru hasil perubahan UU MD3 berbunyi: Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR.

Malah, terkait pemanggilan anggota DPR dari kasus hukum diatur dalam Pasal 245 ayat 1: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden, setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Serta merta publik protes dengan disahkannya UU MD3 karena tidak sesuai dengan iklim demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi Tanah Air. Tak cuma itu, UU MD3 merupakan upaya DPR membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan kritik. DPR seakan menjadi lembaga otoriter.

DPR akan menjadi lembaga antikritik dan bisa memidanakan semua orang yang dianggap berlawanan dengan kebijakan mereka. DPR secara tidak langsung mengembalikan demokrasi negara ini ke masa Orde Baru, di mana pemerintah atau elite politik selalu curiga terhadap rakyat.

Revisi UU MD3 mengindikasikan DPR telah melanggar fungsi perwakilan, inti dari keberadaannya dalam sistem politik Indonesia lantaran berpeluang membatasi aspirasi dari rakyat yang juga bisa tertuang dalam bentuk kritik. Kebebasan berekspresi dan partisipasi warga negara dilanggar dengan mulai membatasi level kritik publik yang bisa disampaikan kepada DPR.

Hal itu tentu saja dapat menghambat pemberantasan korupsi dengan semakin sulitnya memeriksa anggota DPR yang diduga korupsi. Lama-kelamaan, ini akan membuat korupsi tumbuh subur di DPR. Meski DPR tahu bahwa masyarakat akan banyak menentang, mereka tetap mengesahkan UU MD3.

Permasalahan yang banyak terjadi di DPR adalah persoalan etik yang seharusnya tidak boleh dimasukkan dalam ranah hukum. DPR tidak boleh kalau ingin ikut campur dalam penegakan hukum. Seharusnya DPR mendengarkan kehendak rakyat bukan menguatkan posisi.

Semoga presiden segera menyikapi UU MD3 dan berpihak pada rakyat sehingga tidak buru-buru menandatangani UU MD3 baru itu ke dalam lembar negara.

Lebih dari itu, kita berharap presiden memberitahukan kepada partai politik pendukung untuk tidak terpaku pada revisi UU MD3. Presiden mesti menyatakan, DPR bukan lembaga superbody sehingga harus tunduk pada perundang-undangan yang mengatur kasus luar biasa, seperti UU KPK.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment