DPR Tampung Aspirasi “Omnibus Law” Saat Reses | Koran Jakarta
Koran Jakarta | October 30 2020
No Comments
Produk Legislasi I Berbagai Kritik Masyarakat Harus Diperhatikan

DPR Tampung Aspirasi “Omnibus Law” Saat Reses

DPR Tampung Aspirasi “Omnibus Law” Saat Reses

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Semua pihak terkait diminta memberikan masukan secara komprehensif saat dilakukan pembahasan RUU Omnibus Law agar dihasilkan regulasi yang baik.

JAKARTA – Dalam menyikapi adanya resistensi dari berbagai kalangan mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law, anggota DPR memanfaatkan masa reses untuk mengakomodir setiap usulan perihal kebijakan tersebut. DPR berharap pembahasan RUU Omnibus Law dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Pada masa reses ini kami jadikan momentum untuk menyerap aspirasi konstituen kami di daerah pemilihan (Dapil). Tak terkecuali terkait pokok-pokok substansi yang ada dalam draft RUU Omnibus Law,” kata anggota Komisi IX DPR, Puteri Anetta Komarudin kepada Koran Jakarta, Jumat (13/3).

Terhitung sejak 27 Februari hingga 22 Maret 2020, anggota DPR menjalani masa reses. Kegiatan tersebut digunakan untuk mendengarkan setiap aspirasi konstituen dari Dapil masing-masing.

Lebih dari itu Puteri mengatakan saat ini dua draft RUU Omnibus Law yakni RUU Cipta Lapangan Kerja serta RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian masih dalam kajian Pimpinan DPR. Mengenai hasil keputusannya, Putri mengaku belum mengetahui pasti mengingat hal tersebut merupakan wewenang dari para Pimpinan DPR.

 

Dibahas Transparan

 

Namun demikian, Puteri menginginkan agar draft RUU Omnibus Law dapat masuk ke dalam tahap pembahasan di DPR. Tak hanya itu dia pun berharap nantinya RUU Omnibus Law dapat dibahas secara transparan, inklusif, dan partisipatif. Artinya, DPR dan Pemerintah mesti melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk mempertimbangkan kritik dan saran yang berasal dari masyarakat luas.

“Itu menjadi domain pimpinan DPR untuk menyepakati dan menindaklanjutinya. Jadi, kami tunggu saja keputusannya bagaimana. Kami tentunya berharap draft RUU tersebut dapat segera ditentukan kelanjutannya karena kami ingin bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi legislasi,” harap Puteri.

Di sisi lain dia tak menampik bahwa dalam penyusunan RUU Omnibus Law ini ditemukan adanya dugaan kekeliruan. Karena itu bila Pemerintah hendak melakukan penarikan kembali untuk merevisi draft RUU yang sudah diserahkan, Puteri menyarankan agar hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan yang berlaku.

Puteri pun menjelaskan menurut Pasal 70 UU No 12 Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Ketentuan lebih lanjut, mengenai tata cara penarikan RUU diatur dalam Peraturan DPR No 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU.

Oleh sebab itu, Pasal 9 mengatur bahwa RUU yang telah diajukan Presiden kepada DPR dapat dilakukan penarikan sebelum memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat I. Ditambah lagi penarikan RUU juga dapat dilakukan jika RUU sudah masuk proses pembahasan pada pembicaraan Tingkat I. Ketentuan teknis mengenai hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan DPR No 3/2012.

“Penarikan harus dilakukan secara tertulis oleh Presiden, dengan disertai penjelasannya. Alasan penarikan yang diperbolehkan diatur dalam Pasal 3. Pimpinan DPR kemudian akan mengumumkan penarikan RUU tersebut dalam rapat paripurna DPR,” imbuh Puteri.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Lukman Said mengatakan Adkasi mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja, namun meminta sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten yang ditarik ke provinsi dikembalikan lagi ke bupati.

“Kami datang mendukung RUU Omnibus Law. Kami akan memberikan masukan kepada negara sebelum disetujui untuk disahkan di DPR tentang kelemahan RUU Omnibus Law. Pada prinsipnya kami mendukung RUU Omnibus Law,” kata Lukman.

 

yag/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment