Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Penghitungan Suara Pemilu | Pemilih yang Pindah Diberikan Surat Suara Sesuai Dapilnya

DPR Setujui Peraturan KPU

DPR Setujui Peraturan KPU

Foto : ANTARA/RENO ESNIR
BERIKAN PENJELASAN | Ketua KPU, Arief Budiman (tengah) bersama anggota KPU, Ilham Saputra (kedua dari kiri) dan Viryan (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1). Rapat tersebut membahas tentang PKPU dan Komisi II DPR RI menyetujui rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum 2019.
A   A   A   Pengaturan Font
Kesepakatan soal Peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu dicapai antara DPR dan KPU.

 

JAKARTA – Komisi II DPR RI akhirnya menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara. Sebelumnya, pembahasan peraturan tersebut sempat tertunda akibat perdebatan soal pasal 8 yang mengatur ketentuan pemilih yang pindah.

“Komisi II DPR RI menyetujui rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, termasuk Pasal 8 terkait pemilih yang pindah,” kata Wakil Ketua Komisi II, Nihayatut Wafiroh, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

Dalam aturan soal pemilih yang pindah, sempat terjadi perdebatan pada rapat sebelumnya. Ada berbagai usulan yang masuk, salah satunya adalah usulan bagi pemilih yang pindah agar tidak hanya diberi surat suara Pemilihan Presiden, tetapi juga diberikan surat suara DPD serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun, pada akhirnya keputusan 8 fraksi yang hadir saat rapat menyerahkan sepenuhnya peraturan tersebut ke KPU.

“Dapat saya simpulkan bahwa dari Komisi II memberikan seluruh tanggung jawab ini untuk langkah-langkah yang perlu diambil dalam pasal 8 terkait PKPU kepada KPU,” ujarnya.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, aturan soal pemilih yang pindah sama seperti Pemilu sebelumnya, yaitu pemilih akan memilih dan diberikan surat suara sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil)-nya.

“Jadi pemilih yang pindah, pemilih akan dilihat apakah dia keluar Dapil-nya atau tidak. Pindahnya misalnya ke kabupaten lain tapi tidak keluar Dapil kabupaten provinsi serta tidak keluar Dapil DPD, tetap diberi surat suara,” paparnya.

Namun, lanjut Arief, jika pemilih keluar dari Dapil-nya, maka pemilih tersebut tidak diberi surat suara. Contohnya, jika pemilih tersebut keluar dari Dapil DPRD kabupaten, maka tidak dapat surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten, pun sama jika keluar dari Dapil Provinsi, maka pemilih tersebut tidak diberikan surat suara DPD serta DPRD Provinsi. Namun, mereka tetap diberi surat suara untuk Pemilihan Presiden.

Senada dengan parlemen, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengatakan jika pemerintah menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan PKPU kepada KPU, yang terpenting peraturan tersebut tidak bertentangkan dengan Undangundang.

Tidak Multitafsir

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengingatkan bahwa KPU pusat harus berhati-hati terhadap kemungkinan multitafsir dengan pelaksana di tingkat daerah. Sebab jika hal itu terjadi, maka dapat berakibat fatal bagi kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2019.

“Saya mengusulkan agar apa yang diambil oleh KPU, tafsirannya sama antara KPU pusat sampai ke PPS (Panitia Pemungutan Suara). Jangan sampai seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, tentang APK (Alat Peraga Kampanye), ada beberapa provinsi yang berbeda pemahamannya,” tuturnya.

Menurut Yandri, yang terpenting adalah bagaimana hak yang paling mendasar bagi warga negara itu bisa dilindungi. Artinya, warga negara dapat memiliki hak pilihnya, sehingga PKPU tersebut harus disosialisasikan dengan baik.

“Kita perlu bersama-sama sosialisasikan ke Dapil untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa atau Camat. Dan kalau perlu kita adakan pertemuan juga dengan pengurus partai politik di Dapil masing-masing,” usulnya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment