Koran Jakarta | August 24 2019
No Comments
RUU Pertanahan

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

DPR Setuju Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
TUNDA RUU PERTANAHAN | Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi (kiri), Anggota Pansus RUU Pertanahan DPR Hendri Yosodiningrat (kanan), dan Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto menjadi pembicara dalam Diskusi Forum Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk menunda pengesahan Rancangan Undang- undang (RUU) Pertanahan, sebab masih banyak poinpoin krusial yang belum tuntas dibahas Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah. Selain itu banyak pihak yang terkait yang belum diundang untuk dimintai masukan pemikirannya diberi kesempatan. Jadi, memang pembahasan RUU Pertanahan yang sangat penting itu tidak boleh tergesa-gesa.

Demikian benang merah diskusi Forum Legislasi bertema “RUU Pertanahan: Menyejahterakanatau Sengsarakan Rakyat” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro PemberitaanParlemen DPRRI di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selsa (16/7).

Diskusi menampilkan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan Henry Yosodiningratdari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladidari Fraksi PAN, dan Dorektur Eksekutif APHI, Purwadi Soeprihanto.

Viva Yoga menegaskan, RUU Pertanahan memang tidak perlu disahkan pada periode DPR saat ini karena sejumlah pasal masih menimbulkan persoalan, sebab diantara pemerintah saja masih konflik. Karena sejumlah institusi yang terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, Kepenterian PUPR dan pihak-pihak yang secara langsung terimbas oleh UU ini, belum dimintai masukannya, seperti KA DIN, APHI, dan masyarakat sipil.

“Jadi yang paling ideal memang ditunda pengesahannya, kalau pembahasna boleh saja diteruskan sambil meminta masukan lebih mendalam dari pihak terkait. Jika tidak dan DPR mengesahkan sementara masih polemik, publik akan mempertanyakan, ada apa ini? tutur Viva Yoga.

Lebih lanjut Viva Yoga mengingatkan, potensi konflik akan jauh lebih besar jika RUU ini dipaksakan disahkan periode ini, mengingat saat ini saja masih ratusan konflik agraria.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan Henry Yosodiningrat sependapat dengan pandangan Viva. Menurutnya, tidak ada urgensi untuk mensegerakan pengesahan RUU Pertanahan, apalagi kini terbukti bahwa masihbanyak pihak yang benar-benarterkiat belum memberikan masukannya, padahal itu dibutuhkan untuk penguatan UU.

“Kalau memang itu harus disahkan, saya rasanya sedih karena saya tahu persis di dalamnya masih jauh dari apa yang kita harapkan, dari UU Pertanahan yang kita harapkan,” kata Henry.

Hendry selain anggota Panja RUU Pertanahan, juga anggota Tim Perumus (Timus), dan anggota Tim Sinkronisasi RUU Pertanahan mengakui banyak hal yang memang perlu didalami. Diakuinya, masih banyak poin krusial dalam RUU Pertanahan yang belum dibahas secara matang. Terutama soal keberpihakan terhadap masyarakat. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment