DPR Ragukan Keamanan Data Terkait AEOI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 20 2017
No Comments
DISKONTO

DPR Ragukan Keamanan Data Terkait AEOI

DPR Ragukan Keamanan Data Terkait AEOI

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Rooslynda Marpaung mempertanyakan mengenai keamanan data dan informasi keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pertukaran data secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of information/ AEOI). “Saya meminta keyakinan keamanan data oleh pegawai pajak dan OJK.

Sejauh mana keamanan dan kerahasiaan data tidak disalahgunakan,” kata Rooslynda dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/7). Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan data tersebut mungkin saja dapat disalahgunakan dalam kaitannya dengan persaingan usaha.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan disebutkan bahwa informasi keuangan memuat antara lain identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas pengamanan atas kerahasiaan informasi keuangan dengan merujuk pada standar yang diakui secara internasional. Di samping itu, kata dia, kebijakan whistle blowing system di Direktorat Jenderal Pajak akan terus diperkuat dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan DJP.

“Masyarakat wajib pajak tidak perlu khawatir dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ini, karena hak-hak dari wajib pajak tetap dilindungi oleh Undang-Undang dan informasi mengenai wajib pajak juga dilindungi kerahasiaannya,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu juga mengatakan dalam Perppu 1/2017 diatur mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang melaksanakan peraturan tersebut. 

 

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment