Dorong Peran Swasta untuk Pacu Pertumbuhan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Strategi Pembangunan I Peran APBN dalam Perekonomian Hanya 14 Persen

Dorong Peran Swasta untuk Pacu Pertumbuhan

Dorong Peran Swasta untuk Pacu Pertumbuhan

Foto : Sumber: Kemenkeu, BPS – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

>> Presiden minta agar BUMN tak mendominasi pengerjaan berbagai proyek pembangunan.

>> Pemerintah harus hati-hati agar tidak terulang proyek mangkrak karena kehabisan dana.

JAKARTA – Sejumlah kalangan me­nilai tepat permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengutamakan swasta daripada BUMN dalam penger­jaan berbagai proyek pembangunan.

Sebab, kebijakan tersebut berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi Indo­nesia, mengingat besarnya andil swasta dalam perekonomian. Selama ini, kon­tribusi APBN dalam ekonomi nasional hanya berkisar 14-16 persen. Itu berarti, mayoritas perekonomian disumbang oleh pihak swasta.

Guru Besar Ekonomi dari Universitas Surabaya, Wibisono Hardjopranoto, me­ngatakan permintaan Presiden Jokowi tersebut sudah tepat karena BUMN me­mang semestinya menggarap proyek-proyek besar yang tidak mampu dima­suki swasta.

“Pemikiran itu tepat, BUMN punya fungsi yang strategis dalam perekono­mian. Dia mengerjakan proyek yang ti­dak bisa dikerjakan oleh swasta. Tapi, ka­lau tidak diatur nanti terjadi kanibalisme yang akan mengganggu perekonomian. Maka strateginya harus ditata,” papar dia, ketika dihubungi, Minggu (1/12).

Menurut Wibisono, BUMN semestinya hanya fokus pada proyek besar dengan dana jumbo, dan bisnis yang startegis, se­hingga BUMN dapat menjadi penopang perekonomian nasional. Di samping itu, swasta pun level lapangannya juga mesti diatur. “Untuk mendukung tumbuhnya sektor swasta yang sehat, pemerintah perlu membuat dan menegakkan aturan yang mengatur persaingan antara perusa­haan besar dan UMKM (usaha mikro, ke­cil dan menengah),” tukas dia.

Wibisono mengingatkan pemerin­tah harus punya pengaturan persaingan agar UMKM dapat bertahan, sehingga mereka bisa naik kelas dan menopang Produk Domestik Bruto (PDB) dengan produk-produk ekspornya.

“Dalam policy itu yang harus ditegak­kan adalah etika bisnis dan follow the rules of law. Tapi, aturan ini harus dief­isienkan, tidak boleh terlalu banyak agar tidak menghambat perkembangan swasta,” jelas dia.

Dari persaingan sehat itu, lanjut Wibisono, akan muncul juaranya, usa­hawan yang berani mengambil risiko, kreatif dengan ide baru dan dapat me­manfaatkan teknologi untuk mendu­kung bisnisnya.

Sebelumnya dikabarkan, Presiden Jokowi kembali meminta agar BUMN ti­dak mendominasi pengerjaan berbagai proyek pembangunan. Sebaliknya, Pre­siden meminta pihak swasta harus di­utamakan.

“Swasta itu diberikan terlebih dulu kalau ada peluang dan kesempatan. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit diam­bil BUMN,” kata Presiden Jokowi di Per­temuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Jakarta, Kamis (28/11).

Jokowi memaparkan kebijakan mem­prioritaskan swasta dalam proyek pem­bangunan berpeluang mendukung per­tumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, selama ini APBN hanya berkontribusi sekitar 14–16 persen terhadap pereko­nomian nasional. Artinya, sisanya itu ada di peran sektor swasta.

Kepala Negara mengatakan BUMN da­pat masuk ke suatu proyek bila tidak ada swasta yang mampu mengerjakannya. Nantinya, BUMN tersebut bakal diberikan suntikan dana untuk pengerjaan proyek lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Kesamaan Target

Pengamat ekonomi Indef, Andry Sa­trio Nugroho, menyatakan proyek yang ditawarkan oleh pemerintah ke swasta lewat mekanisme kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pada 2020 sekitar 72 persen ada di sektor telekomunikasi.

“Yang harus dilakukan adalah me­nawarkan infrastruktur yang mengun­tungkan. Selama tidak menguntungkan, swasta tidak akan tertarik,” tegas dia.

Di samping itu, imbuh Andry, peme­rintah pusat dan daerah juga harus me­miliki kesamaan target. “Pemda tidak boleh persulit perizinan proyek di dae­rah agar proyek yang dibangun swasta bisa berjalan sesuai rencana. Perizinan yang lama hanya menimbulkan inefisi­ensi bagi dunia usaha,” tukas Andry.

Peneliti CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah ha­rus menekankan bahwa ketika swasta memenangi tender proyek infastruktur, mereka harus menyelesaikannya, ja­ngan sampai terbengkalai.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan Presiden Jokowi untuk memprioritas­kan pembangunan proyek kepada swas­ta, membutuhkan pihak swasta yang memiliki modal kuat,” papar Piter. SB/ers/uyo/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment