Koran Jakarta | June 25 2018
No Comments
terPemilu 2019 I Tantangan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 Sangat Luar Biasa

DKPP Ingin Pemilu Berintegritas

DKPP Ingin Pemilu Berintegritas

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemilu yang jujur, aman, lancar, berintegritas, dan bermartabat jadi harapan semua pihak. Karena itu penyelenggara Pemilu harus mempersiapkan dengan matang.

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP ) hari ini, Selasa (12/6) tepat berusia ke-6. Banyak capaian yang sudah dilakukan Lembaga Penegak Kode Etik bagi penyelenggara pemilu itu, salah satunya sudah menangani 1.047 perkara pelanggaran etik. Anggota DKPP Alfitra Salam mengatakan, ada sebanyak 1.047 perkara yang telah ditangani DKPP terhadap penyelenggara pemilu, diantarabya 3.982 orang teradu telah diputus, 2.145 Orang Penyelenggara P emilu tidak terbukti bersalah dan 1.650 orang Penyelenggara P emilu terbukti bersalah.

Ia mengungkapkan, dalam Periode Kedua ini, DKPP memiliki 5 program utama yang sedang dikembangkan, yakni Pertama model pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Kedua, aktifitas pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu lebih massif dan variatif.

Ketiga, revitalisasi tugas, fungsi dan wewenang DKPP di Daerah melalui optimalisasi keberadaan TPD (Tim Pemeriksa Daerah). Keempat, lanjut Alfitra, yakni kerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam rangka perwujudan penyelenggara pemilu yang mandiri, berintegritas dan bermartabat. Dan Kelima, yakni pembentukan sekretariat DKPP dan Fasilitasi TPD sesuai UU 7 Tahun 2017.

“HUT ke-6 DKPP tanggal 12 Juni 2018 yang bertepatan dengan bulan Ramadan merupakan momentum introspeksi diri bagi seluruh penyelenggara pemilu untuk meluruskan niat mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” kata Afitra melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Mantan Sekretaris Kemenpora itu juga menegaskan, bahwa DKPP tetap berkomitmen untuk menjadi institusi yang menjaga kehormatan penyelenggara pemilu dan kita berharap ke depannya DKPP memiliki kekuatan untuk menjaga kualitas pemilu yang lebih baik.

“Diharapkan dengan adanya peningkatan kesadaran dari penyelenggara pemilu yang selalu menjaga etika mereka, dan ini membawa dampak terhadap kualitas penyelengaraan pemilu,” harapnya. Lebih jauh Alfitra juga memandang Keputusan DKPP bukan hanya sebagai sanksi atau rehabilitasi.

Alfitra menilai sanksi yang diberikan kepada jajaran Penyelenggara pemilu (KPU /Bawaslu) harus bisa menjadi pelajaran agar kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. Daerah sangat mungkin terjadi juga di tempat lainnya. Oleh karena itu sanksi bukan hanya menjadi pelajaran bagi mereka yang disidang di DKPP saja, melainkan pelajaran pula bagi penyelenggara pemilu lainnya dengan mencermati setiap keputusan DKPP.

Makin Konsisten Direkrut Eksekutif dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai, DKPP selama ini sudah berkontribusi besar pada ikhtiar menjaga integritas penyelenggara pemilu. Ke depan ia berharap DKPP makin solid dan konsisten dalam menjaga etika dan martabat penyelenggara pemilu.

Apalagi tambah Titi, tantangan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 sangat luar biasa, yang akan membuat penyelenggara punya beban yang berlipat. Ditambah kompetisi antar parpol akan semakin sengit akibat naiknya parliamentary threshold dan pengaruh perilaku elektoral pemilih yang bisa berakibat juga tekanan dan godaan atas profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu semakin besar dan berat.

“Semoga di tengah ujian berat pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019 DKPP tetap tangguh dalam menjaga kemandirian, profesionalisme, integritas, dan martabat penyelenggara pemilu,” tandasnya. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment