Koran Jakarta | June 24 2019
No Comments
Kelola Air l Anies Ingin Pengambilalihan Air melalui Proses Perdata

DKI Setop Swastanisasi Air

DKI Setop Swastanisasi Air

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Gubernur DKI Jakarta akan menempuh hukum perdata untuk mengambil alih pengelolaan air.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air di Ibu Kota dari perusahaan swasta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menugaskan tim tata kelola air untuk mendampingi dan mengawal proses pengambilalihan tata kelola air dari swasta.

“Maka posisi Pemprov DKI adalah sangat jelas dan tegas yaitu Pemprov DKI akan segera mengambil alih pengelolaan air di Jakarta demi mendukung tercapainya target perluasan cakupan layanan air bersih di Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Tim tata kelola air itu dibentuk Anies Baswedan sejak enam bulan lalu. Tim ini terdiri dari kalangan profesional, kalangan aktivis, dan birokrat. Tim ini dibentuk karena selama ini pengelolaan air minum dilakukan oleh swasta. Padahal, air bersih merupakan hak dasar warga Jakarta.

“Langkah pengambilalihan ini menjadi penting sekali. Tujuannya adalah mengoreksi kebijakan perjanjian yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1997. Dan kita tahu selama 20 tahun perjalanan perjanjian ini, pelayanan air bersih di Ibu Kota tidak berkembang sesuai dengan harapan,” kata Anies.

Sejak swastanisasi air tahun 1998, lanjut Anies, cakupan layanan air bersih adalah 44,5 persen. Namun, setelah berjalan 20 tahun, cakupan layanan air bersih itu hanya meningkat 14,9 persen. Jauh dari target yang diharapkan.

“Dan di dalam 20 tahun, hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen. Masih tersisa sampai tahun 2023, dan sampai tahun 2023 kekurangannya adalah lebih dari 20 persen,” ungkapnya.

Target yang tidak tercapai itu, jelasnya, disebabkan ada permasalahan dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Pihak swasta memiliki hak ekslusif Utara, sehingga setiap investasi terkait dengan pengelolaan air ini harus seizin pihak swasta.

Selain itu, seluruh aspek pengelolaan air minum itu pun ada pada pihak swasta. Mulai air baku, pengelolaannya, pengolahannya, distribusinya, hingga pelayanannya. Artinya, pemerintah tidak punya kontrol untuk pengelolaan air minum bagi warga Jakarta itu.

“Lalu yang jadi problematik negara di dalam perjanjian itu, yakni memberikan jaminan keuntungan 22 persen. Coba sederhananya begini. Targetnya tidak tercapai. Tapi keuntungannya wajib dibayarkan oleh Negara. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa ke depan arah kita adalah pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya.

Tiga Opsi

Direktur Amarta Institute, Nila Ardanie yang menjadi salah satu tim evaluasi tata kelola air Jakarta mengungkapkan, ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam pengambilan-alihan pengelolaan air itu. Yakni, membiarkan pengelolaan itu berakhir hingga masa kontrak pada tahun 2023. Lalu, opsi pemutusan kontrak sesegera mungkin dan ketiga opsi pengambilalihan melalui tindakan perdata.

“Opsi ketiga ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kita bisa beli sahamnya Palyja maupun Aetra. Ini tentu perlu proses pembicaraan yang juga tidak mudah. Tapi tentunya harus ada uji tuntas dulu, sehingga prosesnya bisa transparan. Semuanya juga (harus) tahu berapa sebetulnya nilainya,” kata Nila.

Pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov DKI Jakarta untuk pengambilan tersebut. Dia berharap, setiap proses pengambilalihan bisa dilakukan secara transparan dan diawasi ketat. Sebab, pemenuhan air untuk warga merupakan kewajiban negara.

“Jadi tolong keseluruhan proses ini didukung dan diawasi sehingga hak asasi manusia warga Jakarta itu bisa terjamin pemenuhannya. Kita berharap kualitasnya bisa dijamin, kuantitasnya itu cukup, terus kemudian ketersediaannya juga mudah-mudahan bisa kayak di tempat-tempat lain 24 jam mengalir gitu ya. Dan tentu saja, harganya terjangkau,” ungkapnya.  pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment