Koran Jakarta | June 20 2019
No Comments
Swastanisasi Air

DKI Berpotensi Rugi Rp1,77 Triliun

DKI Berpotensi Rugi Rp1,77 Triliun

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi rugi 1, 77 triliun rupiah dari kontrak kerja sama pengelolaan air antara PD PAM Jaya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebutkan bahwa pendapatan Aetra per tahun 2016, Aetra mendapatkan keuntungan sebesar 1,09 miliar rupiah per hari dari air yang dijual dan laba usaha sebesar 400,3 miliar rupiah per tahunnya.

Dari angka tersebut maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta melalui PD PAM Jaya mampu menyediakan air bersih kepada satu juta penduduk DKI Jakarta secara gratis.

Apabila air sepenuhnya dikelola oleh PD PAM Jaya, seharusnya PD PAM Jaya mampu menjual air bersih kepada masyarakat dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dikenakan sekarang.

Pengacara publik LBH Jakarta, Tommy Albert, mengatakan pengambilalihan pengelolaan air minum dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta perlu disegerakan.

“Ketika dikembalikan ke negara maka publik memiliki kontrol atas pengelolaan air baik melalui Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan Ombudsman. Hingga saat ini, negara dan bahkan PD PAM Jaya tidak memiliki wewenang untuk mengetahui pengelolaan air oleh swasta tersebut,” tutur Tommy, Minggu (10/2).

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum melalui Kepgub No 1149/2018 yang ditugaskan untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait pengambilalihan pengelolaan air minum. Masa tugas tim tersebut pun juga telah habis per 10 Februari 2019.

Namun, hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih tidak transparan terkait rekomendasi serta opsi kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka pengambilalihan pengelolaan air minum.

Transparansi tersebut diperlukan agar publik memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilalihan pengelolaan air minum tersebut.

Di lain pihak, Dirut PD PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan pihaknya tetap mengusahakan perbaikan pelayanan air bersih di DKI Jakarta terlepas dari dikabulkannya peninjauan kembali (PK) oleh Kemenkeu atas Putusan MA No. 31K/Pdt/2017 tentang Penghentian Kebijakan Swastanisasi Air Minum di Provinsi DKI Jakarta pada 30 November 2018 oleh MA. emh/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment