Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
Optimalisasi Pajak - Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Diterbitkan untuk Dukung Implementasi AEOI

DJP Diberi Akses ke Perbankan

DJP Diberi Akses ke Perbankan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Bankir tak terlalu khawatir dengan pembukaan data nasabahnya kepada DJP demi kepentingan pajak. Meski demikian, mekanisme transparansi data itu tetap harus dikritisi.

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini lahir sebagai komitmen agar dapat melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dalam rangka mencegah penghindaran pajak. “Perppu itu untuk memenuhi komitmen kita. Negara lain juga sudah melakukan itu, bahkan banyak yang sudah lebih dulu,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Rabu (175).

Darmin berharap Perppu yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses data nasabah perbankan maupun pasar modal itu bisa segera disepakati menjadi Undang-Undang. Menurutnya, aturan ini harus dipandang dari sisi positifnya. “Justru akan ada ruginya kalau tidak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah disetujui pemerintah,” ujarnya.

Sekedar informasi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan Automatic Exhange of Information (AEOI). Isi Perppu ini menyatakan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Laporan itu antara lain memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Namun, bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menyampaikan laporan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar dan tidak memberikan informasi maupun bukti yang dimaksud bisa dipidana dengan kurungan paling lama setahun dan denda tertinggi satu miliar rupiah.

 

Rentan Disalahgunakan

 

Menanggapi hal tersebut, ekonom Indef, Bhima Yudistira, mengatakan pihaknya sangat mendukung transparansi data bank untuk perpajakan. Namun, dia memperingatkan mekanismenya harus dikritisi. Dalam Perppu tersebut, lanjutnya, DJP bisa melihat data perbankan tanpa seizin OJK. Seharusnya, jika DJP ingin melihat data perbankan harus koordinasi dulu dengan OJK.

Kemudian setelah itu, lanjutnya, OJK meminta ke lembaga keuangan. “Data yang dilihat juga tidak semua, hanya rekening yang mencurigakan dan dalam penyidikan dirjen pajak. Kalau mekanismenya tidak akuntabel maka ada potensi moral hazard alias penyalahgunaan data nasabah bank,” tukasnya.

Sementara itu, PT Bank OCBC NISP Tbk berpendapat implementasi pembukaan data keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan kepada DJP tidak akan berdampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan, khususnya perolehan Dana Pihak Ketiga. “Ini seharusnya sudah diantisipasi sejak tahun lalu sewaktu program amensti pajak digulirkan,” kata Presiden Direktur OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, di Jakarta, Rabu (17/5). 

 

ahm/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment