Koran Jakarta | November 18 2018
No Comments

Djoko Setiadi

Djoko Setiadi
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pemerintah memutuskan mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN. Pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN.

Dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebelumnya, BSSN di bawah Menko Polhukam. Dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru wakil kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu kepala. Terkait dengan perubahanperubahan tersebut maka Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Kepala BSSN melaporkan kepada Presiden melalui Menko Polhukam.

Menurut Perpres ini, wakil kepala, sekretaris utama, dan deputi merupakan jabatan struktural eselon Ia atau jabatan pimpinan tinggi madya. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Perpres ini ditegaskan, kepala BSSN diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN punya delapan fungsi. Fungsi tersebut, di antaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan e-Commerce, persandian, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

maka untuk selanjutnya pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Sandi Negara akan dilaksanakan oleh BSSN. Setelah melakukan sejumlah perubahan, Presiden Jokowi melantik Djoko Setiadi menjadi Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat Kepala Lembaga Sandi Negara dan Pengangkatan Kepala BSSN.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran BSSN ke depan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena dinamika perubahan yang begitu cepat, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Umar Fadloli, berhasil mewawancarai Kepala BSSN, Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi, seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikan selengkapnya.

Apa tugas dari BSSN ini?

BSSN ini bukan badan baru ya. Jadi, backbone-nya adalah Lembaga Sandi Negara. Lembaga Sandi Negara ini direvitalisasi, kalau kalimat saya sandi itu kan bahasa zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu adalah siber. Artinya, lembaga sandi bertransformasi menjadi badan siber itu memang sudah sewajarnya. Dengan begitu, tentunya tugas kami semakin besar, tanggung jawab kami juga semakin berat. Karena arahan Presiden Jokowi, kami harus mampu menjangkau sampai pada pengamanan warga negara Indonesia. Itu yang diutamakan.

Artinya badan ini berbentuk struktur baru atau hanya berganti nama saja?

Struktur ada berubah, nama juga ada berubah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa backbonenya, awalnya adalah Lembaga Sandi Negara, yang kini direvitalisasi. Ada tambahan satu deputi, sehingga menjadi empat deputi nantinya. Lalu, dalam struktur juga ada wakil kepala BSSN.

BSSN ini akan segera bekerja?

Semua sudah lengkap. Kami akan segera beres-beres, menata semua organisasi sehingga saya perkirakan di pertengahan bulan ini (Januari) sudah bisa bekerja dengan baik.

Perubahan yang signifikan dari Lembaga Sandi Negara ke BSSN ini apa?

Sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan karena lembaga sandi ini kirakira sudah bekerja di siber base. Jadi, artinya bukan suatu hal yang baru, hanya kami tingkatkan kemampuannya. Dengan peningkatan tersebut, badan ini betul-betul bisa menjangkau secara nasional.

Apakah BSSN juga ikut mengawasi banyak beredarnya berita bohong atau hoaks?

Tentunya hoaks ini akan kami lihat. Memang hoaks ini ada negatif. Saya juga mengimbau kepada kawan-kawan, putra-putri bangsa Indonesia ini mari sebenarnya kalau hoaks itu membangun, ya kita silakan saja. Tapi, jangan terlalu memproteslah, menjelek-jelekanlah, ujaran-ujaran yang tidak pantas, saya rasa bisa dikurangi.

Maksudnya hoaks membangun itu apa?

Itu maksudnya kritik sebenarnya. Sebenarnya pancingan saya saja, suatu gimmick-lah, untuk melihat kejelian kawan-kawan. Sebenarnya tidak ada. Sudah pasti hoaks itu bohong dan palsu, dan bisa menyesatkan.

Pernyataan tersebut sempat membuat kontroversi. Banyak pihak bertanya-tanya, apa tanggapan Anda?

Kalau itu dianggap suatu kesalahan, ya saya meminta maaf. Tapi niat saya enggak begitu sebenarnya.

Selanjutnya, terkait ujaran bohong kepada pejabat publik, apakah juga akan ada tindakan?

Ada tindakan, pasti ada tindakan. Jadi, nanti paling enggak kami ingatkan. Kami ingatkan supaya berhenti, tapi nanti kalau dia semakin menjadi-jadi, ya nanti akan ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

Kalau untuk pemblokiran informasi seperti berita hoaks juga akan dilakukan oleh BSSN?

Kalau kemampuan sebenarnya bisa, hanya nanti kami lihat lembaganya seperti apa. Kan sementara ini sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Nanti ada satu direktorat yang bergabung dengan BSSN.

Badan Siber ini kan juga ada di Polri, mekanisme kerjanya BSSN seperti apa ke depan agar tidak tumpang tindih dengan yang ada di Polri?

Ya, jadi begini, memang sebelum badan ini dibentuk, sudah ada kemampuan-kemampuan siber di mana-mana. Ini sesuai arahan dari pemerintah bahwa semuanya kami gandeng. Semuanya bersinergi. Jadi, kalau sinergitas ini dapat kami maksimalkan dan kuasai, saya yakin kemampuan kami akan hebat.

Berarti, koordinasinya di bawah langsung BSSN?

Iya. Jadi nanti koordinasi dengan BSSN, tentunya BSSN akan merangkul semua. Kami berdayakan semaksimal mungkin sehingga benar- benar, seperti diibaratkan sapu lidi kalau digabungkan menjadi satu akan menjadi kuat sekali. Ini juga demikian.

Apa ada arahan langsung dari Presiden Jokowi?

Ya pasti ada, pasti ada. Beliau mengarahkan kemampuan ini di samping untuk instansi pemerintah, juga kepada BUMN, privat bahkan ke warga negara. Ini impian beliau, dan ini akan kami lakukan.

Ada arahan lebih khusus dari Presiden Jokowi mengingat mau masuk tahun politik?

Arahan khusus tidak ada. Artinya, kami memang berangkat dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan pada tahun 1946 hingga hari ini kami tidak pernah berpihak pada satu partai. Kami netral, betul-betul tidak diatur oleh siapa pun dan tujuan kami adalah mengamankan dan membantu pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan dan keamanan negara, khususnya di bidang siber.

Kalau fokus utama BSSN di tahun politik ini apa?

Kami terutama akan melakukan sesuatu supaya bisa mengondisikan suasana di area siber agar betul-betul tenang dan aman. Dengan begitu, pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik sehingga akan menghasilkan pemimpin yang baik dari putra bangsa ini.

Cara kerja BSSN dari sisi siber ini seperti apa?

Ya, kami ada menggunakan teknologi, mengontrol kegiatan siber di area ini kan sangat luas. Tapi, insya Allah badan siber akan mampu mengendalikan bahkan mampu mengontrol.

Untuk mengontrol aktivitas terorisme dan penanggulangannya di BSSN ini seperti apa? Kami akan berkoordinasi dengan Mabes Polri, khususnya dalam penanggulangan. Kami tentunya nanti ada sharing informasi. Kami juga menggunakan teknologi yang terkini kiranya akan mampu mendeteksi, mampu mencari, apa pun yang kami temukan akan kami sharing dengan yang berwenang, dalam hal ini kepolisian. Makanya kami bekerja sama dengan Mabes Polri.

Sebenarnya pergerakan terorisme di dunia siber itu seperti apa, apakah ada?

Ada, pasti ada. Mereka justru sudah duluan masuk dunia siber ini. Mereka menggunakan telekomunikasi juga cukup baik, cukup rapet (tertutup). Kami untuk menembusnya harus hati-hati.

Pada tahun 2017 lalu ada beberapa kali serangan siber? Lalu, bagaimana untuk mencegahnya supaya tidak terulang?

Kami sudah menyiapkan segala-galanya. Artinya, kalau ada serangan siber dari mana pun, ya kami harus hadapin dengan teknologi.

Apakah BSSN nanti bisa melakukan penindakan?

Nanti, kami lihat undang-undang- nya. Saya sih berharap bisa menindak. Ini dibutuhkan karena kalau ada Badan Siber, tetapi tidak bisa menindak juga percuma.

Tapi, sejauh ini kan penindakan dilakukan Polri?

Ya, nanti kami ada kebersamaan, arahan Presiden Jokowi kemampuan bersama. Nanti kami lihat perkembangan ke depan, mestinya memang Badan Siber punya kewenangan, mestinya. Jadi, bisa tembak langsung, Badan Siber bisa menangkap, bisa menindak, dan bisa juga kami serahkan ke polisi. n N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment