Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Kasus Suap

Dirut Pertamina Tak Penuhi Panggilan KPK Lagi

Dirut Pertamina Tak Penuhi Panggilan KPK Lagi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Mantan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Per­tamina, Nicke Widyawati, kem­bali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Koru­psi (KPK) tanpa alasan. Nicke sedianya akan menjadi saksi dalam dugaan kasus suap pro­yek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan tiga ter­sangka, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maul­ani Saragih (EMS), Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited serta mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Gol­kar, Idrus Marham (IM).

“Sampai sore ini, tidak ada informasi ke penyidik terkait ketidakhadiran. Dia (Nicke) akan dipanggil kembali se­bagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakar­ta, Kamis (13/9). Dia menam­bahkan, saksi sebelumnya tidak hadir memenuhi pang­gilan penyidik KPK dan direncanakan ulang hari ini.

Sebe­lumnya, Nicke juga tidak me­menuhi panggilan KPK pada Senin (3/9) karena menghadiri jad­wal rapat pemegang saham.

KPK akan mengonfirmasi Nicke terkait proses perenca­naan pembangunan hingga rencana kerja sama yang terja­di dalam proyek PLTU Riau-1 tersebut.

Selain Nicke, KPK pada Kamis (13/9) memeriksa satu saksi, yaitu Samin Tan, ber­profesi sebagai wiraswasta, saksi untuk tersangka Idrus Marham.

“Penyidik mengklarifikasi hubungan atau kerja sama an­tara saksi dengan tersangka dalam kasus ini serta penge­tahuan saksi tentang dugaan aliran dana pada tersangka,” tutur Febri.

Idrus diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Eni se­besar 1,5 juta dollar AS yang dijanjikan Johannes bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni telah men­erima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, terkait kesepakatan kontrak kerja sama pemba­ngunan PLTU Riau I.

Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang oleh Eni dari Johanes, yaitu pada No­vember–Desember 2017 Eni menerima empat miliar ru­piah, sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima 2,25 miliar rupiah.

Dalam penyidikan kasus itu, tersangka Eni juga dike­tahui telah mengembalikan uang 500 juta rupiah kepada penyidik KPK.

Selain itu, pengurus Partai Golkar tersebut juga telah mengembali­kan sekitar 700 juta rupiah terkait kasus PLTU Riau-1 tersebut.

mza/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment