Koran Jakarta | April 21 2019
No Comments

Dilema Membangun Hunian Apung

Dilema Membangun Hunian Apung

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Rumah Apung menjadi solusi untuk membuang hunian di atas air. Namun, kondisi Tanah Air yang dikelilingi perairan bukan jaminan bangunan dapat dibuat di beberapa wilayah di Indonesia.

Lingkungan menentukan pendirian bangunan apung. Pada 2018, Rumah Apung mulai dipertimbangkan sejumlah pihak untuk membuat hunian di atas perairan, sepertihalnya yang terjadi di luar negeri.

Sayangnya, mendirikan hunian di atas air tidak mudah. Pembangunan jenis bangunan ini masih membutuhkan pertimbangan mendalam mengingat kondisi geografis. Terlebih, bahaya Tsunami yang mengancam akhir-akhir ini.

Kondisi di beberapa wilayah di Indonesia disebut menjadi kendala pembangunan hunian apung. Kondisinya berbeda dengan di luar negeri. Bangunan yang didirikan di negara ini perlu mencermati budaya setempat, termasuk Rumah Apung. Rumah yang berdiri di atas perairan dengan dasar kayu maupun teknologi styrofoam sebagai pengapung.

“Rumah Apung tidak pernah ada di tepi pantai maupun sungai-sungai besar,” ujar Yulianto P Prihatmaji, Ketua Program S1 Departemen Arsitektur, Universitas Islam Indonesia yang dihubungi Koran Jakarta, Kamis (10/1) siang. Masyarakat setempat lebih canggih mencermati daerah yang bisa dibangunan Rumah Apung.

Seperti di Banjarmasin, Rumah Apung dibuat di wilayah perairan yang ombaknya tidak terlalu tinggi. Di wilayah yang terkenal dengan pasar apung tersebut, Rumah Apung hanya ditemukan di wilayah Sungai Martapura dan Sungai Baru. Dari hasil riset bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ia dan tim tidak menemukan Rumah Apung tidak di Sungai Barito.

“Di Sungai Martapura dan Sungai Baru hanya di daerah tertentu,” ujar dia. Sampai saat ini, Rumah Apung sebagai bagian kekayaan budaya keberadaannya mulai mereosot. Yulianto mencatat sebelum 1980 an terdapat sekitar 20 titik Rumah Apung di sepanjang Sungai Martapura. Yang tersisa, hanya ada tertinggal sekitar delapan titik di sungai tersebut. “Celakanya, pemerintah tidak mendukungnya,” ujar dia.

Selama ini, Rumah Apung tidak masuk dalam wilayah RTRW atau tata ruang perkotaan. Di sisi lain, akses jalan raya di depan Rumah Apung mengubah gaya hidup masyarakat. Mereka lebih suka menggunakan akses jalan raya ketimbang perahu yang berada di belakang rumah. Yulianto mengakui bangunan apung lebih banyak digunakan untuk ruang komersil, seperti restoran

. “Masih,” ujar dia singkat. Yulianto pernah hadir dalam focus group discussion (FGD) membahas Rumah Apung yang dihadiri pemerintah, kalangan bisnis (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), masyarakat, akademisi, LSM maupun pemerintah daerah mendapat tidak semua pihak setuju dengan bangunan apung. Namun, pemerintah pusat telah membuat pilot project bangunan apung di daerah Semarang, yakni bangunan tersebut sebagai ruang komunal masyarakat.

Lali di daerah Kendal, Jawa Tengah,berupa Rusunawa. Diharapkan, pembangunan tersebut dapat mendorong pembuatan bangunan apung yang mulai menghilang. din/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment