Koran Jakarta | April 19 2018
No Comments
Strategi Pembangunan I Mematikan Petani Kesenjangan Kian Lebar

Demi Pemerataan, Bangun Ekonomi Desa secara Intensif

Demi Pemerataan, Bangun Ekonomi Desa secara Intensif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pembangunan ekonomi perdesaan itu menjamin harga stabil, bukan malah ditekan murah.
Andalkan impor, perekonomian perdesaan akan jauh tertinggal perekonomian kota.

JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyatakan guna menekan disparitas atau kesenjangan pendapatan yang tinggi dan merebaknya kemiskinan di Indonesia sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah.

Pertama, fokus pada pembangunan ekonomi perdesaan yang intensif. Pemerintah harus membangun industri perdesaan agar tercipta produksi pangan yang berkelanjutan. Kedua, pemerintah pusat harus berani melepaskan diri dari kebergantungan pada impor. Ini bertujuan menciptakan perekonomian nasional yang berdaya saing tinggi dan mandiri. Ketiga, keadilan hukum melalui penegakan hukum dengan prioritas penanganan kasus korupsi yang terbesar.

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Imron Rozuli, mengatakan dalam konteks kebijakan dan strategi ekonomi pro-rakyat maka pemerintah harus secara intensif membangun perekonomian perdesaan.

“Bagaimana bisa mengurangi kesenjangan kalau pemerintah selalu menyelesaikan masalah pangan dengan impor. Akibatnya, kini banyak hasil produksi petani dimatikan oleh impor,” kata dia saat dihubungi, Selasa (10/1).

Imron kemudian mencontohkan produksi singkong Lampung yang akhirnya mati karena pemerintah membuka keran impor singkong. Hal itu sama saja memiskinkan petani. Bahkan, pemerintah juga tidak membangun industri yang mampu menyerap singkong petani.

“Ini artinya, petani kalau tidak dibantu secara prinsip, nasibnya akan dimatikan oleh sistem. Itu yang membuat kesenjangan ekonomi menjadi kian lebar,” papar dia.
Terkait dengan harga cabai yang melambung saat ini, Imron mengatakan sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena yang namanya musim selalu datang setiap tahun, hal yang rutin. Namun, akibat tidak ada kepedulian pemerintah pusat terhadap petani, harga pangan mudah dipermainkan.

“Di Eropa malah ada empat musim, lebih parah dari Indonesia. Tapi musim dingin harga sayur tidak naik drastis, tidak hilang di pasar. Bagaimana stok musim dingin bisa disiapkan. Itu fungsi pemerintah. Harusnya Bulog melakukan fungsi seperti itu,” jelas dia.

Imron menegaskan jika Indonesia ingin sukses dengan pembangunan ekonomi perdesaaan, kuncinya jangan banjiri pasar domestik dengan impor. Indonesia seharusnya belajar dari Donald Trump yang membuat rakyat Amerika Serikat (AS) percaya ia akan mampu mengalahkan Tiongkok. Sebab, selama ini rakyat AS khawatir dengan banjirnya produk Tiongkok. “AS saja begitu bagaimana Indonesia bisa bertahan. Sedangkan menteri-menteri Presiden Jokowi lebih suka mengandalkan impor,” ungkap dia.

Akibatnya, lanjut Imron, pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sehingga kesenjangan makin bertambah, bukannya berkurang. “Jika AS saja masih memproteksi pasar domestik, kita mau pasar bebas, apa tidak mati konyol. Kita sudah kalah segalanya, industri dasar, industri menengah, apalagi industri nilai tambah.”

Keadilan Hukum

Sementara itu, ekonom UMY, Achmad Maruf, mengatakan seluruh dunia saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni kesenjangan, sehingga Indonesia yang sedang mengejar ketertinggalan jangan mengulang kejadian di berbagai negara lain yang pembangunan ekonominya justru menciptakan kesenjangan yang lebar.

“Dengan luas wilayah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, tersedia ruang bagi pemerintah untuk benar-benar mengalokasikan itu semua untuk tipe-tipe produksi yang melibatkan sebanyak mungkin masyarakat bawah,” jelas dia.

Lebih dari itu, imbuh Maruf, pemerintah juga harus konsisten membangun keadilan hukum. “Bagaimana bisa membangun kalau utang masa lalu, yakni kewajiban BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), tidak bisa ditagih. Inilah yang menyebabkan anggaran negara menjadi selalu defisit,” tegas dia

Menurut Maruf, apabila pemerintah tidak melaksanakan hak tagih dan melakukan moratorium utang BLBI maka sampai 100 tahun pun utang Indonesia tidak akan lunas. “KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) alasannya lucu, kekurangan orang. Prioritas penegakan hukum dimana? Kalau utang 3.500 triliun rupiah bukan prioritas utama, berarti KPK tidak memahami tujuannya. KPK bisa tangkap 1.000 koruptor baru tapi permasalahan tidak akan selesai kalau tidak lakukan hak tagih.”

Maruf mengkhawatirkan ketimpangan kesejahteraan pada akhirnya akan menghasilkan radikalisme dan bibit perpecahan. “Sumber perpecahan itu karena tidak ada keadilan dan hukum,” tegas dia.  SB/YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment