Koran Jakarta | September 18 2019
No Comments
Kinerja Ekonomi - Gunakan Produk Lokal, Pemerintah Akan Tekan Impor Migas

Defisit Transaksi Berjalan Ganjal Pertumbuhan Tinggi

Defisit Transaksi Berjalan Ganjal Pertumbuhan Tinggi

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Bila memilih pertumbuhan ekonomi, pemerintah hadapi risiko melebarnya CAD.

>> Pengendalian impor mesti dilakukan melalui industri substitusi impor.

JAKARTA – Defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia pada kuartal I-2019 tercatat sebesar 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, angka CAD tersebut dinilai belum memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi tinggi seperti keinginan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk menekan angka defisit transaksi berjalan atau membenahi masalah struktural ekonomi RI yang telah akut tersebut, pemerintah diminta mengendalikan impor, terutama melalui pengembangan industri substitusi impor. “Defisit transaksi berjalan memang turun, tetapi nilainya masih kurang berarti. Selama defisit itu ada akan mengurangi target pertumbuhan 0,5 sampai satu persen,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, ketika dihubungi, Jumat (10/5).

Bank Indonesia (BI), Jumat, melaporkan neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I-2019 mengalami defisit tujuh miliar dollar AS, atau 2,6 persen dari PDB. Defisit itu meningkat jika dibandingkan dengan periode sama 2018 yang sebesar 5,5 miliar dollar AS (2,1 persen). Akan tetapi, defisit itu lebih rendah bila dibandingkan dengan kuartal IV-2018 yang sebesar 9,2 miliar dollar AS (3,6 persen).

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan penurunan CAD disebabkan penurunan impor yang cukup dalam, melebihi penurunan ekspor sepanjang tiga bulan pertama 2019. “Penurunan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan impor beberapa komoditas tertentu sejak akhir 2018,” jelas dia.

Terkait pengaruh CAD terhadap kinerja ekonomi, Suroso menjelaskan apabila Presiden Joko Widodo mencanangkan pertumbuhan 7 persen, maka realisasi pertumbuhan belum apa-apa sudah hilang 1 persen akibat defisit itu. “ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) kita masih tinggi, bisa mencapai 5–6 persen. Harus ada substitusi impor,” tukas dia.

Menurut dia, impor tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Namun, sembari berjalan pemerintah bisa mulai mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi sendiri barang-barang yang selama ini diimpor, terutama yang nilainya signifikan dan berkelanjutan, seperti bahan baku dan bahan penolong.

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan mulai menekan impor minyak dan gas (migas) dengan menggunakan migas olahan dalam negeri guna memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan. “Mulai bulan depan, migas terutama avtur dan solar, kita tidak akan impor. Kita mau pakai produk kita di dalam dan diolah di sini,” kata dia.

 

Pertumbuhan Stagnan

 

Terkait dengan ICOR, mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menjelaskan persoalan utama Indonesia adalah produktivitas. Buktinya, di tengah laju impor barang modal dan bahan baku yang melejit, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen.

Chatib memaparkannya melalui rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran atau ICOR, yang bisa menjadi salah satu parameter untuk menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Angka ICOR Indonesia saat ini di level 6,1 persen. Artinya, untuk menghasilkan pertambahan satu persen pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan 6,1 persen penambahan investasi.

“Ini relatif tinggi. Artinya, untuk menghasilkan output dibutuhkan modal yang tinggi,” jelas dia, belum lama ini. Peningkatan produktivitas, menurut dia, hanya bisa dilakukan dengan reformasi ekonomi di sektor riil. Tanpa reformasi di sektor riil, misalnya terkait ketenagakerjaan dan iklim investasi, Indonesia akan terus terperangkap dalam isu stabilitas versus pertumbuhan.

“ICOR 6,1 persen, maka untuk tumbuh 6 persen, dibutukan rasio investasi per PDB sebesar 36–37 persen. Padahal, tabungan domestik per PDB hanya 32–33 persen. Artinya, dengan pertumbuhaan 6 persen, CAD akan menjadi 4 persen,” papar dia. Oleh karena itu, jika pemerintah memilih stabilitas perekonomian dengan fokus pada CAD, ekonomi hanya akan sanggup tumbuh 5–5,5 persen.

Namun, bila memilih pertumbuhan ekonomi, pemerintah mesti menghadapi risiko melebarnya CAD yang akan berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan terganggunya pasar keuangan. “Kita harus memutus lingkaran setan ini dengan reformasi di sektor riil, mengundang Penanaman Modal Asing (PMA), dan pendalaman pasar keuangan,” ujar Chatib. 

 

SB/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment