Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Pengelolaan Anggaran

Defisit Keseimbangan Primer Sulit Ditekan

Defisit Keseimbangan Primer Sulit Ditekan

Foto : Sumber: Kemenkeu – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah dinilai makin sulit menghindari atau menekan defisit keseimbangan primer karena pada tahun ini dan tahun depan terdapat utang jatuh tempo sekitar 800 triliun rupiah. Di sisi lain, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir hanya empat persen, tidak sebanding dengan kenaikan kewajiban utang.


Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan defisit keseimbangan primer disebabkan oleh defisit anggaran yang semakin lebar. “Ketika defisit anggaran melebar, artinya ada belanja yang tidak bisa ditutupi oleh pendapatan negara. Defisit itulah yang kemudian ditutup oleh penambahan utang baru,” ujar Bhima, di Jakarta, Senin (19/3).


Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila keseimbangan primer negatif atau defisit, pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang lama, atau gali lubang tutup lubang.

Sebaliknya, apabila keseimbangan primer positif, maka pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.


Sejak 2012 hingga 2017, keseimbangan primer terus mencatat defisit dengan nilai yang kian meningkat. Pada tahun ini, keseimbangan primer ditargetkan masih negatif atau minus 78,35 triliun rupiah.


Menurut Bhima, penarikan utang baru membawa konsekuensi pada pembayaran kewajiban utang yang juga terus bertambah. Apabila penerimaan pajak tidak mencapai target maka pendapatan negara juga berkurang sehingga kemampuan membayar utang dari pendapatan negara makin rendah.


“Ini mengakibatkan utang yang ditarik pemerintah itu tidak produktif karena hanya untuk menutup kewajiban utang lama. Jika utang produktif maka kenaikan utang itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi,” jelas Bhima.


Akan tetapi, dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan realisasi pajak hanya sekitar empat persen. Ini mengindikasikan tidak ada keseimbangan antara kenaikan utang dan pertumbuhan pendapatan. Apalagi, jika utang jangka pendek mulai jatuh tempo, hal ini bisa menjadi sisi bahaya dari meningkatnya utang.


“Artinya, kebutuhan untuk membiayai jatuh tempo makin meningkat. Pada 2018 dan 2019, kewajiban utang jatuh tempo mencapai 800 triliun rupiah sehingga sulit sekali untuk menurunkan defisit keseimbangan primer. Ditambah lagi ada kenaikan belanja politik untuk kegiatan sosial, itu yang harus dikoreksi pemerintah,” ungkap Bhima.


Genjot “Tax Ratio”


Dia memaparkan, pada 2011 rasio antara pembayaran cicilan pokok plus bunga dibagi dengan penerimaan pajak masih 25,6 persen, dan pada 2016 naik menjadi 31 persen. Ini artinya, penerimaan pajak untuk membayar bunga utang dan cicilan pokok sudah menguras 31 persen dari total penerimaan pajak.


“Kalau rasio itu makin besar menggambarkan utang makin tidak sehat dan kewajiban pemerintah makin berat serta mengganggu fiskal terus ke depannya,” tukas Bhima.


Solusinya, lanjut dia, penerimaan pajak harus digenjot dengan meningkatkan tax ratio. Sebab, saat ini rasio pajak Indonesia tertinggal jauh dibanding negara ASEAN lainya. Bahkan, Thailand dan Malaysia sudah di atas 14 persen.


Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan meski keuangan negara sudah bisa dikatakan lampu kuning akibat membengkaknya utang dan terjadinya bermacam defisit,

seperti defisit anggaran, neraca kesimbangan primer, neraca perdagangan, dan neraca transaksi berjalan, namun pemerintah selalu mengungkapkan keuangan negara masih aman. ahm/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment