Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Pengelolaan APBN

Defisit Anggaran Capai Rp48,9 Triliun

Defisit Anggaran Capai Rp48,9 Triliun

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Februari 2018 mencapai 0,33 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan capaian defisit pada periode sama tahun lalu sebesar 0,4 persen terhadap PDB. Namun, tingkat penyerapan belanja kementerian dan lembaga (K/L) sampai dengan 28 Februari 2018 relatif lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit APBN hingga akhir Februari 2018 mencapai 48,9 triliun rupiah. Menkeu menjelaskan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai 200,1 triliun rupiah dan belanja negara yang tercatat sebesar 249 triliun rupiah.

Dia memaparkan realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan 160,7 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 39,2 triliun rupiah. “Realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini tercatat masing-masing tumbuh 13,6 persen dan 34 persen dibandingkan periode tahun lalu,” kata Mantan Direktur Bank Dunia itu dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin (12/3).

Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat yang telah mencapai 127,6 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 121,5 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja K/L 56,2 triliun rupiah dan belanja non Kementerian Lembaga 72,4 triliun rupiah.

“Penyerapan belanja ini lebih cepat karena realisasi belanja Kementerian Lembaga dan non Kementerian Lembaga pada Februari 2017 masing- masing 43,9 triliun rupiah dan 59 triliun rupiah,” katanya.

Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah menyerap dana sebesar 57,2 triliun rupiah yang berasal dari pinjaman, utang, investasi maupun pembiayaan lainnya.

Penyerapan Tertinggi

Menkeu menyebutkan 10 dari 15 K/L dengan anggaran terbesar yang tingkat penyerapannya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

K/L itu meliputi Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Kemudian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Mahkamah Agung.

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment