Daya Saing Ekonomi Sumatera Dipacu | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Konsultasi RPJMN 2020-2024 - Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera Masih Tinggi

Daya Saing Ekonomi Sumatera Dipacu

Daya Saing Ekonomi Sumatera Dipacu

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
Bambang Brodjonegoro
A   A   A   Pengaturan Font
Belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi menjadi permasalah mendasar Sumatera saat ini.

 

 

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pembangunan wilayah Sumatera akan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan magnitudo yang memadai dan berorientasi pada daya saing, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, prioritas pengembangan Sumatera diarahkan pada pengembangan kawasan Metropolitan Medan dan Metropolitan Palembang.

Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pada acara konsultasi regional penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 Wilayah Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/8).

Menurut Bambang, beberapa isu mendasar Sumatera yang masih perlu ditangani dengan lebih serius adalah belum optimalnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

“Selain itu, juga belum terwujudnya Commodities Trading House terintegrasi, belum stabilnya harga komoditas karet dan sawit yang diikuti turunnya kualitas produk, kurang kompetitifnya harga gas untuk industri sehingga menghambat laju produktivitas industri terutama di Sumatera Utara dan masih tingginya ketimpangan pembangunan di Sumatera bagian barat dan tingkat kemiskinan di Sumatera bagian utara,” paparnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8).

Isu lainnya, tambah Bambang, yaitu belum terwujudnya konektivitas intrawilayah dan hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan dan jasa. Demikian juga dengan potensi kawasan pariwisata berbasis ekonomi lokal yang belum berkembang, masih tingginya potensi bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan mitigasi dan adaptasi, praktik illegal fishing, human trafficking, dan narkoba terutama di perbatasan, serta masih rendahnya capaian akses layanan dasar perumahan dan permukiman.

Kemudian, ketahanan fisik dan sosial kota atas perubahan iklim masih rentan, bencana dan polusi, kesenjangan dan kemiskinan perkotaan, belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan, degradasi lingkungan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pembukaan lahan hutan secara ilegal, pembakaran lahan gambut, serta masih perlunya peningkatan pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

“Pulau Sumatera juga dihadapkan pada isu alih fungsi hutan gambut yang tinggi, yaitu mencapai lebih dari 20 persen,” kata Bambang.

 

Sinergi Antardaerah

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan provinsi lain dapat berjalan bersamasama, saling bersinergi dan senantiasa menyejahterakan masyarakat di daerah, serta dapat mewujudkan komitmen untuk membangun desa dan memajukan kota serta negara. 

 

bud/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment