Data Terbuka Pemilih dalam Pemilu Memang Dilematis | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 31 2020
No Comments

Data Terbuka Pemilih dalam Pemilu Memang Dilematis

Data Terbuka Pemilih dalam Pemilu Memang Dilematis

Foto : Istimewa
Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Jutaan data penduduk Indonesia yang terkait dengan data pemilih pada Pemilu 2014 yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga bocor. Informasi tentang bocornya data ini pertama kali diciutkan akun Twitter @underthebreach. Pihak komisi pemilihan sendiri menyatakan data tersebut yang diduga bocor itu adalah data terbuka.

Menanggapi itu, Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi Indonesia) mengatakan, data terbuka pemilih dalam pemilu memang dilematis. Data pemilih yang dikelola KPU memang data terbuka. Itu data publik. Jadi tak perlu diretas jika ingin dapatkan datanya. Sebagai data terbuka, siapapun bisa saja mengaksesnya. 

“Jadi cerita tentang data yang dibobol sebeltulnya agak kurang pas," kata Jeirry dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, di Jakarta, Sabtu (23/5).

Menurut Jeirry, data yang terbuka itu merupakan bagian dari konsekuensi  demokrasi terbuka yang dianut Indonesia. Data seperti itu bisa juga dengan mudah didapat dari lembaga negara lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan lainnnya.

“Era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi kita harus transparan dalam menjalakan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data. Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan," urai Jeirry.

Ditambahkannya, transparansi adalah salah satu prinsip demokrasi yang penting. Jadi tidak mungkin juga diabaikan. Baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi juga ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga. Namun keterbukaan demokrasi ini memang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalnya dalam soal kterbukaan data ini.

"Soal data KPU ini memang dilematis. Jika data itu ditutup karena potensi kejahatan yang bisa saja muncul maka akan repot juga. Sebab faktanya soal data pemilih kita tak pernah bisa baik sejak Pemilu pertama pasca reformasi digelar," katanya.

Jadi, lanjut Jeirry, kalau data pemilih tertutup dan tidak bisa dikontrol publik, maka potensi semakin banyak orang kehilangan hak pilih akan makin besar. Maka data pemilih yang terbuka memberi ruang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap hak pilihnya dan terhadap kinerja KPU dan pemerintah dalam menyajikan datang yang valid.

Dalam konteks ini, tambah dia, perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah dalam menyajikan data yang benar dan valid menjadi kunci. Sebab data awal memang dari pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Begitu juga, perbaikan dan peningkatan serta profesionalitas kinerja KPU dalam soal pemutahiran data pemilih merupakan kunci kepercayaan publik terhadap data pemilih itu. 

“Artinya, jika kedua lembaga tersebut mampu memberikan jaminan data yang benar dan valid sehingga pemilih tak khawatir kehilangan hak pilih maka ketertutupan data tak akan dipersoalkan," ujar dia.

Namun, menurutnya, yang juga penting ditekankan adalah berita atau cerita tentang data dibobol ini jangan jadi alibi untuk KPU bekerja tertutup. Atau pun juga jadi alasan pemerintah jadi bekerja tertutup. Jadi soal keamanan data ini, solusinya bukan ketertutupan data. Itu justru keliru. Solusinya ada pada pengelolaan data dan mekanisme keterbukaannya. Juga perbaikan dan peningkatan kinerja agar bisa meningkatkan kepercayaan publik.

“Ke depan, memang harus diatur secara tegas bahwa orang yang menggunakan data itu untuk kepentingan kejahatan harus dihukum seberat-beratnya. Supaya ada efek jera," ujarnya. ags/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment