Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Program Legislasi | Lebih 100 Negara Sudah Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi Harus Dilindungi

Data Pribadi Harus Dilindungi

Foto : ISTIMEWA
Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah dan DPR diminta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi demi pengamanan dari berbagai tindak kejahatan atas data pribadi.

 

JAKARTA – Koalisi Perlindungan Data Pribadi meminta DPR dan Pemerintah memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan regulasi tersebut harus jadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019. Sebab, penyalahgunaan data pribadi telah menjadi permasalahan besar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

“Seiring dengan akselerasi proses transformasi digital yang berlangsung hari ini, penyalahgunaan data pribadi telah menjadi permasalahan besar yang serius, “kata Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Data Pribadi, di Jakarta, Senin (29/10).

Wahyudi mencontohkan, penyalahgunaan data pribadi yang marak dalam bisnis teknologi keuangan (financial technology) melalui pemberian kredit tanpa agunan (KTA). Modus penyalahgunaan dilakukan melalui pengaksesan data-data pribadi misalnya nomor telepon, gambar dan lain-lain yang terdapat di telepon genggam debitur atau pengguna layanan.

Jika terjadi telat atau gagal bayar, beberapa perusahaan penyedia layanan akan menggunakan data pribadi tersebut untuk mengintimidasi debitur agar segera melakukan pembayaran.

“Belum lagi ancaman eksploitasi data pribadi atau data exploitation menjelang pelaksanaan Pemilu 2019,” katanya.

Eksploitasi data pribadi untuk kepentingan pemilu, lanjut Wahyudi mulai mengandalkan strategy data analytic yang berpangkal pada penggunaan data skala besar atau big data.

Minimnya kejelasan aturan perlindungan data pribadi pada data-data pemilu juga penggunaan data-data pengguna media sosial untuk keperluan analitik data, kian menambah kerentanan atas perlindungan data pribadi warga negara. Kondisi serupa juga terjadi pada hampir semua model bisnis yang menggunakan platform teknologi internet, seperti ecommerce, layanan, transportasi online, IoT atau Internet of Things, dan lain sebagainya.

“Kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi ini terjadi setidaknya dikarenakan dua hal, pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga atau melindungi data pribadinya,” kata dia.

Akibatnya, kata Wahyudi, mereka dengan mudah menyebarkan atau memindahtangankan data pribadinya ke pihak lain. kedua, belum adanya perangkat undang-undang yang komprehensif dan memadai untuk melindungi data pribadi.

Khususnya terkait dengan hak dari subjek data, dan kewajiban data controller serta data processor di Indonesia. Termasuk belum adanya kejelasan kewajiban dan tanggung-jawab dari perusahaan penyedia layanan yang mengumpulkan data pribadi konsumennya.

“Saat ini, lebih dari 101 negara di dunia telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi warga negaranya,” ujarnya.

Hak Warga Negara

Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, yang juga tergabung dalam koalisi menambahkan perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hal ini seperti ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Penegasan ini juga mengemuka pada sejumlah undangundang lain, termasuk UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Oleh karena itu, guna menjawab tantangan aktual hari ini, termasuk tren global perlindungan data pribadi, sebagai bagian dari perlindungan hak atas privasi setiap warga, penting bagi Indonesia untuk segera memiliki UU Perlindungan Data Pribadi,” katanya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment