Koran Jakarta | November 19 2019
No Comments
Gugatan Pilpres - Dalil Permohonan dan Tuntutan Pasangan 02 Tidak Nyambung

Ciptakan Suasana Sejuk selama Sidang di MK

Ciptakan Suasana Sejuk selama Sidang di MK

Foto : ANTARA/M AGUNG RAJASA
MASIH DIBATASI KAWAT - Warga melintas di depan Gedung Bawaslu yang masih dibatasi kawat berduri pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (16/6).
A   A   A   Pengaturan Font
Elite politik seharusnya mengimbau para pendukung untuk tak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

 

JAKARTA – Pakar hukum tata negara dari Pusat Peng­kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono, meminta elite politik mencip­takan suasana sejuk selama si­dang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Dia me­minta para elite menghindari narasi yang mengarah pada penolakan hasil sidang.

“Para elite politik hindari untuk kemudian memprovokasi masyarakat, mengajak ma­syarakat untuk mempengaruhi MK, apalagi mengajak ma­syarakat untuk menolak hasil putusan MK,” ujar Bayu dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (16/6).

Bayu juga meminta para elite politik tak sekadar me­nyampaikan pernyataan pub­lik terkait imbauan agar tidak datang ke MK, tapi juga harus disertai bukti nyata. “Elite poli­tik jangan sekadar pernyataan ke publik, ‘Kami percaya ke­pada MK, tidak perlu ke jalan’, tapi di belakangnya mendo­rong itu. Harus dibuktikan tak hanya pernyataan, tapi secara fakta,” sambung Bayu.

Menurut Bayu, elite poli­tik seharusnya mengimbau para pendukung untuk tak melakukan tindakan yang ber­tentangan dengan hukum dan memberi pemahaman bahwa sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK adalah akhir hasil Pilpres 2019. “Seluruh warga negara, terutama paslon 01 dan 02, mau menerima dan mengajak masyarakat ‘mari kita terima putusan MK’. Ini ciri negara demokrasi berdasarkan hukum itu,” sambung Bayu.

Terakhir, Bayu menegaskan aparat penegak hukum harus bertindak tegas jika ternyata terjadi kelompok massa yang menolak hasil MK dan mem­buat kekacauan.

Tidak Sesuai

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tan­thowi, menilai ada ketidak­sesuaian antara dalil permo­honan dan petitum (tuntutan) yang dibacakan Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6).

Pramono mengatakan tim hukum mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan cara merekayasa Si­tung. Namun, dalam petitum, mereka meminta MK mem­batalkan perolehan suara hasil rekapitulasi yang dilakukan se­cara manual.

“Dalam permohonan yang dibacakan kemarin, pemo­hon mendalilkan bahwa KPU melakukan kecurangan dengan cara merekayasa Situng. Namun, dalam petitum, mereka meminta MK untuk mem­batalkan perolehan suara hasil rekapitulasi secara manual, ini namanya enggak nyambung,” ujar Pramono.

Pramono menuturkan, dalam dalil permohonan, tim hukum Prabowo-Sandiaga be­rasumsi angka di dalam Situng direkayasa sedemikian rupa oleh KPU untuk menyesuaikan dengan target angka tertentu atau angka hasil rekapitulasi secara manual.

Menurut Pramono, asumsi itu tidak tepat. Ia menjelaskan, meski metode Situng dan reka­pitulasi secara manual berasal dari dokumen yang sama, yak­ni C1. Namun, keduanya me­miliki alur yang berbeda.

Di tempat terpisah, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Veri Junaidi, menilai kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam sidang perdana di MK tidak cukup me­miliki alat bukti kuat, otentik, dan berlapis untuk menunjuk­kan adanya pelanggaran pemi­lu yang terstruktur, sistematis, dan massif. rag/Ant/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment