Koran Jakarta | October 21 2018
No Comments

Cerita Mendagri tentang Amplop Dibalik Lumpia

Cerita Mendagri tentang Amplop Dibalik Lumpia

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam setiap kesempatan berkunjung ke daerah, atau menghadiri sebuah acara, entah itu seminar, atau rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak pernah bosan mengingatkan tentang pentingnya memahami area rawan korupsi. Saat memberi sambutan pada acara Rapat Kerja Kejaksaan di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (12/12), masalah area rawan korupsi kembali disinggung Menteri Tjahjo. Kata Tjahjo, korupsi itu sudah jadi ancaman bahkan telah jadi virus yang bisa saja merobohkan bangunan republik. Karena itu memerangi korupsi, tugas bersama, bukan hanya tugas penegak hukum.

“Area rawan korupsi itu tolong kepala kejaksaan untuk masalah perencanaan anggaran dicermati, “ kata Tjahjo. Karena kata dia, acapkali dalam pembahasan anggaran, selalu saja ada kongkalikong. Masalah pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos dan jual beli jabatan, mesti terus dicermati. Karena itu area rawan korupsi.

Di area itu, kongkalikong kerap terjadi. Tjahjo sendiri mendukung langkah KPK yang getol ‘menangkap’ dan mengungkap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Kata Tjahjo, biarlah kepala daerah nakal dan badung ditangkap. Daripada terus menjabat, tapi merusak. “Silahkan ditangkap KPK kalau buktinya cukup,” ujarnya.

Tjahjo sempat menceritakan kisah amplop dibalik lumpia. Kata dia, kisah itu terjadi, saat awal jadi Mendagri. “Saya juga pernah pengalaman baru berapa minggu jadi Mendagri digrebek KPK,” katanya. Ternyata KPK ‘menggerebek’ untuk menangkap pembawa lumpia yang dijadikan oleh-oleh dari pejabat daerah untuk orang kementerian. Ternyata itu bukan sembarang lumpia.

Dibalik lumpia itu, ada amplop berisi uang. Kata Tjahjo, semacam uang terima kasih atau lebih tepatnya pungutan liar mengatasnamakan urusan pemerintahan. “Kok sampe tahu KPK ada gratifikasi. Ternyata ini ada Sekda bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh kan boleh, apakah itu lumpia, pempek itu kan boleh, namanya oleholeh. Tapi sampai KPK tahu kalau di bawah bungkusan lumpia itu ada amplop.

Dan begonya lagi amplop ditulis ini, ini, ini. Begitu masuk yang ujung-ujungnya yang lapor ya orang daerah. Saya teliti betul oknum tadi yang memanggil 4 SKPD,” tutur Tjahjo menceritakan kembali pengalamannya. Tjahjo pun kemudian melanjutkan ceritanya. Ternyata, tiga SKPD itu sedang mengurus surat ke Kemendagri. Karena ingin urusan surat selesai, maka dibawalah oleh-oleh yang tak biasa tersebut.” Nah, satu SKPD yang paling basah SKPD yang memegangi kolam renang kena 50 juta dia lapor ke KPK,” ujarnya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment