Koran Jakarta | September 23 2018
No Comments
Revisi KUHP I Komitmen DPR dan Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Harus Tegas

Cegah Upaya Pelemahan KPK

Cegah Upaya Pelemahan KPK

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Keberadaan KPK yang terbukti mampu mendeteksi berbagai modus dan praktik suap dan korupsi harus terus dijaga dan setiap usaha yang akan melemahkannya harus dicegah.

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR DPR) dan P Pemerintah berkeinginan memasukkan delik korupsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Para pakar hukum pidana menolak rencana tersebut. Alasannya, jika delik korupsi masuk dalam KUHP justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu pakar yang menolak itu salah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGMUGM ), Profesor Denny Indrayana.

Menurut Denny, rancangan KUHP yang sekarang dibahas di DPR DPR perlu dikawal dengan sangat serius. P ersoalannya, bukan hanya pilihan memasukkan atau tidak delik korupsi ke KUHP, tetapi lebih jauh adalah soal komitmen pemerintah dan DPR DPR dalam agenda penting pemberantasan korupsi, bersama-sama dengan pemberantasan narkoba, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan luar biasa lainnya.

“Mengatur korupsi kembali di KUHP dapat dimaknai bahwa politik hukum negara kembali melihat korupsi secara normal, tidak lagi luar biasa,” kata Denny, di Jakarta, kemarin. Sehingga kata dia, pengaturan dalam delik khusus tidak lagi diprioritaskan. Lebih jauh lagi, strategi pemberantasan korupsi yang umum lewat KUHP bakal mengganggu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tipikor yang keberadaannya berbingkai pendekatan luar biasa lewat pengaturan tindak pidana khusus.

Jadi bukan lewat KUHP. A palagi, pasal-pasal korupsi di Rancangan KUHP, termasuk yang diadopsi berdasarkan UN CAC, tidak akan bisa ditangani KPK. “ Karena UU UU UU membatasi KPK hanya bisa menangani kasus berdasarkan UUUU Tipikor. Itu kembali menegaskan RKUHP tidak membantu komitmen penguatan KPK,” ujarnya.

Profesor Hibnu Nugroho, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Soedirman (Unsoed) juga satu suara. Menurut Hibnu, upaya pemerintah bersikukuh tetap memasukan tindak pidana korupsi dalam RKUHP menimbulkan pertanyaan dan rasa pesimis. Ia pun mempertanyakan dimanakah keseriusan dan dukungan pemerintah kepada pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan.

Sebab dengan menyatukan atau memasukan suatu peraturan yamg mengatur tindak pidana tidak bisa disamakan dengan menyatukan ketentuan lain yang ditujukan agar lebih praktis. Sehingga tidak memberi kesan sebagai negara yang terlalu banyak memiliki ketentuan dan tercecer dimana-mana. “Karena perlakuan terhadap pengaturan suatu undang-undang khususnya tentang tindak pidana harus benar-benar memperhatikan filosofi dan asas-asas yang berlaku dalam hukum itu sendiri,” katanya.

UU Khusus

Logika hukumnya, menurut Hibnu, apabila tindak pidana korupsi memiliki sifat yang sangat jahat, menimbulkan kerugian yang luar biasa, dengan korban yang luar biasa, merusak masa depan bangsa maka tetap harus menjadi tindak pidana khusus. Karena itu merupakan tindak pidana khusus, maka harus diatur didalam UUUU khusus di luar KUHP.

“Sebagai tindak pidana khusus maka konsekuensinya adalah memiliki hukum acara yang khusus pula,” ujarnya. Hibnu pun menyarankan sebagai solusi pemerintah harus mengeluarkan ketentuan tindak pidana korupsi dari RKUHP. Dan lebih fokus untuk memperkuat UUUU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UUUU No 20 tahun 2001. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment