Koran Jakarta | May 22 2019
No Comments
Strategi Pembangunan - Modernisasi Pertanian Berpotensi Kurangi Minat Urbanisasi

Cegah Masalah Urbanisasi, Bangun Ekonomi Perdesaan

Cegah Masalah Urbanisasi, Bangun Ekonomi Perdesaan

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Masalah turunan urbanisasi butuh biaya penanganan lebih besar dari usaha preventif.

>> Urbanisasi di Turki memicu persoalan krisis pangan, inflasi, dan lonjakan pengangguran.



JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan Indonesia mesti gencar menjalankan pembangunan ekonomi perdesaan, yang menjadi kunci pembangunan merata dan berkelanjutan. Sebab, kebijakan tersebut dinilai akan mampu menghindarkan Indonesia dari berbagai masalah akibat tingginya angka urbanisasi seperti yang dialami Turki.

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengatakan, kebijakan bias urban yang menjadikan desa sebagai bantalan ekonomi perkotaan mesti segera dihentikan. Sebab, migrasi desa ke kota akan menciptakan masalah turunan seperti daerah kumuh, sektor informal, dan kejahatan jalanan yang membutuhkan biaya penanganan yang jauh lebih besar ketimbang untuk usaha preventif memakmurkan desa.

“Kebijakan bias kota harus diubah menjadi menghubungkan desa kota dalam relasi yang menguntungkan desa atau setidaknya setara,” ungkap Sukamdi, ketika dihubungi, Senin (15/4). Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk mengubah hal tersebut, kecuali melaksanakan modernisasi sektor pertanian desa.

Pasalnya, sistem pertanian tradisional sampai kapan pun tak akan setara dengan nilai tambah atau value added perkotaan. Modernisasi sektor pertanian artinya menggabungkan pertanian dengan nonpertanian yakni sektor industri dengan dukungan teknologi dan pendanaan.

Dari sisi pendanaan, lanjut dia, negara sudah mengucurkan Dana Desa yang pada tahun awal ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tahun berikutnya, Dana Desa mesti digunakan untuk modernisasi sektor pertanian, dan penggunaannya harus sinergi dalam cakupan area luas. “Tidak bisa hanya satu desa, tapi satu kabupaten bekerja sama sehingga problem efisiensi luasan lahan bisa diselesaikan bersama-sama,” kata Sukamdi.

Perwakilan Regional FAO untuk Asia dan Pasifik, Kundhavi Kadiresan, mengakui kian banyak anak-anak muda bermigrasi ke kota. Generasi muda ini juga tidak tertarik mengandalkan peluangnya pada sektor pertanian karena mereka melihat tidak ada peluang yang bagus di bidang tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan perubahan iklim, lanjut dia, pertanian bukan sektor bisnis yang dapat diandalkan.

“Kita perlu membuat produktivitas di bidang pertanian meningkat. Kita juga memerlukan teknologi dan inovasi baru. Generasi muda suka dengan hal-hal menarik. Jadi kalau ingin anak-anak muda terjun ke binis pertanian, maka kita harus memastikan, bahkan di tingkat keluarga petani kecil, memakai teknologi baru dan modern,” tutur Kundhavi, belum lama ini.

Sedangkan Bank Dunia mengungkapkan urbanisasi di Indonesia berlangsung sejak periode 1950-an dan bertumbuh sangat cepat hingga sekarang. Bahkan, pada 2017 pertumbuhan urbanisasi Indonesia sebesar 4,1 persen merupakan yang tertinggi di dunia. Sebanyak 52 persen populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan.

Jumlah itu diprediksi meningkat hingga 70 persen pada tahun 2030 dan bakal berkontribusi terhadap 85 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Bank Dunia mengingatkan urbanisasi dapat menjadi kekuatan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan biaya kemacetan yang merusak potensi manfaatnya dan mengakibatkan segregasi, isolasi, dan ketimpangan lebih besar.

 

Kasus Turki

 

Contoh dampak negatif urbanisasi bisa dilihat di Turki. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah mempercepat salah satu perubahan populasi terbesar dalam sejarah Turki modern, yakni memindahkan dua juta orang dari sektor pertanian ke lapangan pekerjaan di kota-kota besar. Selama 16 tahun Erdogan berkuasa, jumlah tenaga kerja yang masih di sektor pertanian berkurang hampir setengahnya, menjadi 15 persen.

Sementara itu, area seluas negara Belanda telah berhenti dari kegiatan budi daya tanaman. Desa-desa telah kosong, dan swasembada pangan Turki mulai berkurang. Indeks Kemandirian Pangan terbaru dari Economist Intelligence Unit menempatkan Turki di peringkat ke-48 dari 113 negara, di bawah Arab Saudi, Qatar dan negara-negara gurun lainnya.

Harga pangan pun melonjak. Penindakan hukum berhasil memperlambat momentum kenaikan harga pangan pada Februari lalu. Namun, inflasi makanan berjalan lebih dari dua kali lipat dari perkiraan akhir tahun Bank Sentral Turki. 

 

YK/ers/bloomberg/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment