Koran Jakarta | May 30 2017
No Comments
Paham Radikalisme - Formulasi Penangkal Gerakan Anti-Pancasila Disiapkan

Cegah Anti-Pancasila di Kampus

Cegah Anti-Pancasila di Kampus

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Perguruan Tinggi wajib menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta Tanah Air, serta pluralisme kepada mahasiswanya.

JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tengah mempersiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya gerakan anti-Pancasila, paham radikalisme, dan intoleransi di perguruan tinggi melalui program General Education. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengatakan program di bawah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) ini akan menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta Tanah Air, serta pluralisme.

“Semangatnya adalah kebinekaan harus kita jaga dan kembangkan lebih baik,” jelas Nasir di hadapan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Bersama Menkopolhukam dan Menristekdikti yang mengangkat tema Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, di Jakarta, Kamis (18/5). Mantan Rektor terpilih Universitas Diponegoro ini mendorong pimpinan perguruan tinggi agar dapat mengawasi berkembangnya paham radikal dan intoleran di lingkungan kampus.

“Paham anti-Pancasila tersebut akan merusak suasana akademis di perguruan tinggi,” tandasnya. Selain itu, Nasir meminta para rektor untuk melakukan pemetaan dan identifikasi simpul-simpul gerakan di kampus yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan intoleransi di masing-masing perguruan tinggi. Nasir menegaskan, pada prinsipnya tidak boleh ada gerakan ataupun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila hidup di kampus.

“Gerakan-gerakan ini dapat mengikis rasa cinta Tanah Air, memunculkan radikalisme dan intoleransi yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas dia. Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengingatkan proses rekrutmen mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan mampu menyaring secara ketat potensi masuknya paham radikalisme ke dalam kampus.

Seluruh civitas akademika dituntut memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. “Kami perintahkan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam mencegah berkembangnya paham ekstrem dan radikal di kampus,” tegasnya. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada, berpendapat munculnya deklarasi khilafah di sebuah perguruan tinggi di Bogor membuktikan bahwa propaganda radikalisme telah masuk ke lingkungan kampus.

Bahkan, disinyalir tidak hanya satu atau dua kampus, ada banyak lagi perguruan tinggi di Indonesia yang disusupi paham yang bertujuan untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Karena itu, mahasiswa harus diberikan benteng dari serangan radikalisme itu dengan pemahaman tentang Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, serta agama Islam yang rahmatan lil alamin,” tegas Dede.

Harus Diwaspadai

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menjelaskan ada irisan antara gerakan transnasional yang bertentangan dengan Pancasila dengan gerakan terorisme yang marak di Timur Tengah. “Hal ini harus diwaspadai,” serunya. Apalagi saat terjadi perubahan pola gerakan radikalisme dan terorisme yang awalnya konvergen menjadi divergen yang diindikasikan dengan kembalinya partisan terorisme dan radikalisme ke negara asal, termasuk Indonesia. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment