Koran Jakarta | November 18 2017

Pangeran Mohammed Ingin Menundukkan Keluarga Kerajaan melalui Kekuasaan

Kamis 16/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Penangkapan 11 pangeran, empat menteri dan sejumlah pejabat lainnya oleh lembaga antikorupsi Arab Saudi mengejutkan banyak pihak.   Penahanan itu menghembuskan dugaan adanya upaya pembersihan yang dilakukan Mohammed bin Salman, sang...
Selengkapnya

“Bandara Soekarno Hatta Tidak Akan Dijual”

Rabu 15/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Ramainya pemberitaan yang menyebutkan jika pemerintah akan menjual Bandara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, dibantah langsung PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola bandara tersebut. Karena menurutnya, hingga kini...
Selengkapnya

Banyak Kepala Daerah Tak Paham Dalam Menangani Konflik

Selasa 14/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Pada 2018, kembali pemilihan kepala daerah serentak digelar. Ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan. Tapi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sendiri sejak awal sudah mewanti-wanti, pilkada serentak 2018 berbeda dinamikanya dengan...
Selengkapnya

“Jika Serius Ingin Ikut Pemilu, Parpol Harus Melengkapi Data”

Senin 13/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
KPU memiliki sejumlah catatan terkait pendaftaran dengan menggunakan aplikasi yang dikelurkan KPU, yaitu sistem informasi partai politik (SIPOL).   Untuk mengupas hal itu lebih jauh, Koran Jakarta mewawancarai Komisioner Komisi...
Selengkapnya

“Kebijakan Registrasi Jamin Keamanan Warga dari Kejahatan”

Jumat 10/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Kebijakan registrasi ulang kartu seluler prabayar menuai prokontra. Ada yang mengkritisi dan menganggap kebijakan registrasi ulang ini bisa membahayakan data pribadi seseorang yang rentan dibajak. Tapi, pemerintah sendiri menegaskan bahwa...
Selengkapnya

“Revisi UU Ormas Bersifat Terbatas”

Kamis 9/11/2017 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah siap merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang O rganisasi Kemasyarakatan yang kini telah jadi Undang-Undang Ormas. Bahkan, pemerintah akan terbuka pada setiap masukan. Diharapkan, setelah revisi, UU Ormas...
Selengkapnya