Cara Para Mantan Jenderal agar Tetap Eksis | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments

Cara Para Mantan Jenderal agar Tetap Eksis

Cara Para Mantan Jenderal agar Tetap Eksis

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Kamis malam, 23 Agustus 2018, di hari perayaan Ultah Partai Amanat Nasional, Djoko Santoso bicara kepada wartawan. “Ternyata partai politik masih membutuhkan bekas-bekas tentara-tentara”.

Konteksnya menjelang pertarungan Pilpres 2019. Ia sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi. Isu yang berkembang, pilpres diwarnai pertarungan sengit para mantan jenderal. Setelah membaca buku ini, apa yang disampaikan Djoko Santoso tidak sepenuhnya benar. Ternyata yang membutuhkan partai politik adalah mereka, para purnawirawan.

Buku M Faishal Aminuddin ini membedah peran pengaruh mantan tentara dalam politik Indonesia pascareformasi. Periode pengamatannya difokuskan dari 1998 hingga 2014. Ia memotret dan menyimpulkan, tahun 2004 adalah momentum awal kebangkitan politik mantan serdadu pascareformasi. Tiga dari lima kandidat Pilpres 2004 berlatar belakang mantan tentara, di antaranya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wiranto, dan Agum Gumelar. Pemenangnya adalah SBY.

Kemenangan SBY membuka kembali jalan politik mantan serdadu. Sejumlah jabatan strategis di kementerian dipangku sejumlah purnawirawan. Fakta itu membuktikan, peran dan pengaruh politik kelompok tentara di Indonesia tidak pernah tamat. Tentara selalu punya cara menjaga eksistensinya dalam panggung politik dan kekuasaan di Indonesia.

Dwifungsi ABRI boleh bubar, tetapi pintu masuknya selalu lebar.Bagaimana pintu itu terbuka lebar? Analisis buku menggunakan pendekatan kolaboratif teori aktor dan sistem.

Buku ini melihat sistem multipartai di Indonesia membuka jalan kembali mantan serdadu di gelanggang politik. Sistem multipartai memantik minat para purnawirawan berkompetisi sekaligus mempertahankan pengaruh dalam politik (hlm. 69). Para mantan serdadu kompak bikin partai politik.

Mereka sadar, cara mempertahankan kekuasaan di era reformasi. SBY membesut Partai Demokrat. Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Wiranto membidani Partai Hanura. Hendropriyono bikin PKPI.

Perang bintang para jenderal di panggung politik selalu punya tempat. Selain ada yang membuat partai politik, ada juga yang menginduk di partai lama. Di PDI-P ada 28 purnawirawan berstatus anggota partai sejak 1998 hingga 2014.

Bagaimana mereka mampu mengelola partai politik? Mantan serdadu adalah sosok yang memiliki ketangkasan ilmu lapangan. Dalam pendidikan militer, karakter leadership mereka digembleng membangun solidaritas. Pengalaman memegang komando membuatnya terlatih membangun jaringan. Mereka juga memiliki kepekaan lebih membaca peluang dan ancaman. Nilai-nilai militer, doktrin, dan model organisasi direplika dalam pengorganisasian partai politik (hlm. 93).

Buku ini menggambarkan bagaimana mantan tentara menempuh jalur konstitusional mempertahankan eksistensinya di panggung politik. Ini bukan sejarah baru, pascarevolusi fisik, tentara masuk di panggung politik melalui UU Darurat Perang. Pengesahan UU Darurat Perang cikal-bakal lahirnya dwifungsi ABRI di panggung kekuasaan. Sejarah itu pernah diungkap David Jenkins (1983) dalam tulisanya The Evolution of Indonesian Army Doctrinal Thinking: The Concept of Dwifungsi.

Di Indonesia, sejarah pengaruh mantan tentara dalam pusaran kekuasaan, kisah yang tak pernah tamat. Gelombag politik 1998 tampaknya hanya mode jeda. Kita tak perlu heran jika jalan mulus kekuasaan Joko Widodo penuh kasak-kusuk peran bintang mantan tentara di belakangnya. Ada Luhut Binsar Pandjaitan, Hendropriyono, Wiranto, hingga Moeldoko. Bukan hal ganjil jika menteri agama dijabat mantan tentara.

Diresensi Fathor Rahman MD, alumnus UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment