Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Seleksi Komisioner OJK - Pansel Mesti Berikan Penilaian secara Terbuka soal Calon Komisioner

Calon Ketua Punya Keistimewaan

Calon Ketua Punya Keistimewaan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pansel menilai dua calon ketua DK-OJK yang ada mempunyai kualifikasi memadai untuk mengawal jalannya industri jasa keuangan sehingga salah satunya bisa dipilih menjadi anggota.

JAKARTA – Komisi XI DPR mulai pekan depan segera menggelar uji kepatutan dan kepantasan atau fit and proper test para calon pimpinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diajukan Presiden Joko Widodo. Dari usulan pimpinan yang diajukan itu, calon ketua mempunyai perlakuan istimewa, yakni bisa ditempatkan sebagai anggota jika tak terpilih.

Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara di Jakarta, Kamis (1/6) mengatakan pelaksanaan fit and proper test akan dilaksanakan selama empat hari mulai Senin (5/6). Selama empat hari, para kandidat yang terdiri tujuh paket dari 14 nama yang diajukan Presiden akan menyampaikan visi dan misinya. “Kami akan mendalami melalui assessment sebelum menetapkan tujuh formatur yang layak memimpin otoritas keuangan tersebut lima tahun ke depan,” kata Amir.

Dia meyakini Komisi XI bisa memilih nama-nama yang kredibel karena pihaknya telah meminta masukan ke berbagai pihak terkait model kepemimpinan yang dibutuhkan otoritas tersebut ke depan. Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DKOJK) Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu calon ketua apabila tidak terpilih sebagai ketua, bisa diusulkan untuk mengisi jabatan yang lain sebagai anggota.

“Apabila salah satu kandidat tidak terpilih, sesuai UU OJK, dia bisa dimasukkan dalam kategori kandidat lain,” kata Menkeu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (31/5) malam. Rapat kerja tersebut untuk meminta keterangan dari Panitia Seleksi terkait proses seleksi calon anggota DK-OJK yang saat ini telah mengerucut pada 14 orang. Sri Mulyani mengatakan keistimewaan itu hanya berlaku secara eksplisit untuk jabatan calon ketua dan tidak diberikan untuk posisi lainnya di DK-OJK.

“Itu hanya disebutkan secara eksplisit untuk ketua saja. Calon ketua saja yang bisa dilakukan seperti itu,” katanya. Dia menambahkan dua calon ketua DK-OJK yang ada, mempunyai kualifikasi memadai untuk mengawal jalannya industri jasa keuangan, sehingga salah satunya bisa dipilih menjadi anggota. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan seluruh proses seleksi sudah dilakukan sesuai tata kelola yang baik sehingga para kandidat terpilih memiliki integritas dan kepemimpinan untuk menjaga sektor keuangan.

 

Penilaian Terbuka

 

Namun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mempertanyakan kriteria integritas yang digunakan panitia seleksi DK-OJK dalam memilih calon yang lolos seleksi. “Kriteria integritas itu sebenarnya apa, apakah terkait dengan persoalan hukum? karena yang mengemuka di publik adalah komunikasi panitia seleksi dengan KPK dan PPATK,” kata Enny dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu.

Rapat Dengar Pendapat ini dilakukan untuk meminta saran dan masukan dari ahli terkait 14 calon anggota DK-OJK yang akan segera mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan DPR. Enny menyetujui ukuran integritas itu dijadikan standar agar pejabat DK-OJK terpilih bebas dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang, namun akan lebih baik, panitia seleksi memberikan penilaian secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat.

“Ini bisa menimbulkan spekulasi, karena publik jadi berpikir, orang yang tidak lolos integritas, mempunyai kasus hukum. Publik harus tahu penilaiannya, karena ini lembaga superbody. Kalau tidak ada kepercayaan publik, bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ujarnya. 

 

bud/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment