Koran Jakarta | April 20 2019
No Comments
Defisit Perdagangan - Perang Dagang Jadi Ancaman Ekspor Indonesia

Butuh Restrukturisasi Industri untuk Dorong Kinerja Ekspor

Butuh Restrukturisasi Industri untuk Dorong Kinerja Ekspor

Foto : ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
A   A   A   Pengaturan Font
>> Industri nasional tidak bisa memanfaatkan konten lokal untuk bahan baku.

>> Pemerintah akan perbaiki efisiensi dan daya saing untuk tingkatkan ekspor.

 

 

JAKARTA - Kinerja perdagangan Indonesia yang tidak menggembirakan pada awal tahun ini mesti segera diantisipasi dengan berbagai kebijakan dengan fokus memacu ekspor dan memangkas impor barang yang tidak signifikan mendorong perekonomian. Dari sisi ekspor, beberapa hal mendasar yang mesti dilakukan terutama adalah stabilisasi nilai tukar rupiah, restrukturisasi industri, dan antisipasi dampak perang dagang.

Sedangkan pemerintah menyatakan akan memperbaiki efisiensi dan daya saing untuk meningkatkan kinerja ekspor. Ekonom Universitas Brawijaya, Chandra Fajri Ananda, mengungkapkan ada sejumlah strategi yang sebenarnya bisa disiapkan pemerintah untuk mendorong ekspor. Sayangnya, hal tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Pertama, dari sisi kurs rupiah.

Pelemahan nilai tukar rupiah sebenarnya dapat mendorong ekspor. Namun, faktanya momentum tersebut tidak bisa dimanfaatkan. “Artinya, kita punya masalah. Bukan bagaimana menjualnya, tapi industri kita tidak mampu memanfaatkan pelemahan rupiah untuk dorong ekspor,” kata dia, di Jakarta, Senin (18/2).

Menurut dia, akar persoalan dari hal ini adalah industri, termasuk ekspor, yang membutuhkan konten impor cukup besar, sehingga kalau rupiah melemah maka impor itu akan menjadi masalah besar. “Dan tren impor itu terus naik, makanya kita jadi defisit. Artinya, ada masalah di dalam industri kita,” tukas Chandra.

Problem utamanya, industri nasional tidak bisa memanfaatkan konten lokal untuk bahan baku. “Selama industri domestik menjadi sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri, maka kita tidak bisa berbuat banyak,” tegas dia.

Chandra menyatakan risiko global seperti perang dagang juga menjadi ancaman tersendiri bagi ekspor Indonesia. Apabila terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi satu persen dari Tiongkok maupun Amerika Serikat (AS), maka akan sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kalau kasusnya di Tiongkok, kita akan terpengaruh 0,07 persen. Sedangkan bila kejadiannya di Amerika, itu pengaruhnya lebih besar yakni 0,09 persen. Itu pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, kita sudah nggak bisa lepas dari pengaruh itu,” jelas dia.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah adalah, stabilisasi kurs, restrukturisasi industri, dan antisipasi perang dagang. “Intinya, harus ada pembangunan industri di hulu dan hilir.

Sebab, ternyata ada masalah juga. Misalnya, kita sedang membangun infrastruktur, tapi anehnya permintaan baja dalam negeri turun. Rupanya, bajanya banyak yang impor,” ungkap Chandra.

 

Segera Antisipasi

 

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah harus segera mengantisipasi buruknya defisit neraca perdagangan Indonesia Januari 2019, agar tidak terus berlanjut dan berkembang menjadi liar. Sebab, hal itu akan berimbas pada pelemahan kurs rupiah secara konsisten dalam jangka panjang.

Solusinya, mendorong diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah, memangkas perizinan dan prosedur ekspor khususnya di daerah, serta pembangunan infrastruktur untuk sarana pendukung ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan defisit perdagangan Januari 2019 mencapai 1,16 miliar dollar AS atau terdalam sejak 2014. Ini disebabkan penurunan ekspor yang signifikan di awal tahun, terutama akibat dampak perang dagang AS dan Tiongkok.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah semakin waspada dengan perlambatan ekonomi global, terutama di negara target pasar, karena telah berimbas pada ekspor Indonesia awal tahun. “Risiko dari global meningkat dan tentu destinasi ekspor lebih sulit,” ujar dia, Senin.

Menurut Menkeu, untuk meningkatkan kinerja ekspor ke depan, pemerintah akan melakukan perbaikan dalam hal efisiensi dan daya saing, misalnya perbaikan regulasi, birokrasi, dan aplikasi sistem. “Hal yang bisa kita kendalikan kami akan terus perbaiki sehingga pengusaha merasakan bahwa mereka mendapatkan keringanan dan dukungan dari pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor seperti ke Afrika, Timur Tengah, maupun negara berkembang lain. “Meskipun untuk destinasi pasar baru ini kami tetap harus hati-hati mengenai nilai tukar karena kemampuan mendapatkan dollar atau kalau dia menggunakan mata uang lokal berarti ada persoalan kepastian biaya,” jelas dia. 

 

ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment