Koran Jakarta | September 21 2018
No Comments
Kecelakaan di Sukabumi - Kemenhub Akan Tambah Pembatas Jalan di Cikidang

Bus Tidak Uji Kir Sejak 2016

Bus Tidak Uji Kir Sejak 2016

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Hasil analisis awal di lapangan atas kecelakaan di Sukabumi, petugas menemukan fakta bahwa bus tidak melakukan kir kendaraan sejak tahun 2016.

JAKARTA - Kecelakaan bus pariwisata kembali terjadi di Jalan Raya Cibadak–Palabu­hanratu, di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Ba­rat, Sabtu (8/9) pukul 12.00 WIB, yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia dan 14 orang luka-luka. Hasil analisis awal, kendaraan tidak melakukan uji kir sejak tahun 2016.

“Dari hasil analisa awal pe­nyebab kecelakaan ditemu­kan beberapa hal. Kendaraan sudah tidak memiliki kartu pengawasan dan tidak melaku­kan uji kir sejak tahun 2016. Ditemukan informasi bahwa kondisi kendaraan sudah ber­masalah sejak di Lido Cijeruk, Bogor, namun masih menerus­kan perjalanan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, yang dihubungi, Minggu (9/9).

Petugas masih menyeli­diki dan berkoordinasi de­ngan berbagai pihak, termasuk kepolisian yang menangani kecelakaan. Selain itu, tam­bah Budi, kondisi jalan yang berupa tikungan tajam ke kiri dikombinasikan dengan tu­runan. Pengemudi diperkira­kan kurang lihai mengoperasi­kan kendaraan, disebabkan kondisi kendaraan dan medan yang sulit dikuasai. Hingga saat ini pun, pengemudi belum di­ketahui keberadaannya.

Budi mengatakan dari hasil pengamatan sementara ber­kaitan dengan kondisi jalan berliku dan turunan dengan gradien turunan sekitar 9–14 persen. Sisi jalan berupa bukit dan beberapa titik terdapat jurang, fasilitas perlengkapan jalan yang masih kurang.

“Berdasarkan pengamatan itu, kami merencanakan beber­apa penanganan tindak lanjut. Penanganan jangka pendek memperbaiki dan menambah perlengkapan jalan, seperti pembatas jalan pada beberapa ruas jalan yang belum me­menuhi standar keselamatan. Kami juga menempatkan pos pengawasan terpadu kepoli­sian dan Dinas Perhubungan pada titik masuk Jalan Ciki­dang terhadap bus yang akan melintas,” katanya.

Budi akan mengumpulkan semua operator untuk dibina di seluruh wilayah, melakukan ramp check pada kendaraan milik instansi yang sering digu­nakan untuk sarana transpor­tasi pegawai, dan melakukan ramp check di lokasi wisata se­kaligus mengimbau angkutan wisata tidak melanggar aturan.

Awasi Lebih Ketat

Untuk penanganan jangka panjang, kata Budi, pihaknya akan menerbitkan surat edaran kepada perusahaan angkutan pariwisata agar memeriksa kendaraan sebelum beropera­si. Pihaknya akan melakukan deregulasi terhadap peraturan Dirjen tentang pengawasan angkutan umum agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan wisata.

“Nantinya, kami juga akan memperbaiki regulasi untuk melakukan ramp check bagi bus pariwisata. Akan ada tiga alternatif yaitu ramp check yang dilakukan oleh PO atau ramp check oleh Dinas Perhubungan atau dilakukan oleh terminal. Jadi, nanti bus pariwisata akan diarahkan masuk terminal,” katanya.

Kapolres Sukabumi, AKBP Nasriadi mengatakan lokasi ke­celakaan maut yang berada di Jalur Alternatif Cikidang–Palabu­hanratu tersebut sebenarnya di­larang untuk dipergunakan oleh bus. Larangan dilakukan karena kondisi medannya curam, ba­nyak tikungan, licin, dan minim rambu lalu lintas.

Karena itu, Polres Sukabumi akan bersurat dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Su­kabumi dan Provinsi Jabar un­tuk memasang rambu-rambu dan fasilitas keamanan seperti guardrill atau pembatas jalan.

Di lokasi tersebut memang rawan kecelakaan lalu lintas, apalagi jika sopirnya tidak me­nguasai medan jalan, bisa ber­potensi terjadinya kecelakaan. Karena itu, pihaknya memper­ketat masuknya bus ke jalur tersebut.

Menindaklanjuti kecelakaan bus pariwisata itu, Jasa Raharja memberi hak santunan korban meninggal serta menerbitkan surat jaminan bagi korban yang luka-luka. Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Rahardjo S, men­gatakan santunan segera diser­ahkan.

“Bahwa berdasarkan UU No 33 dan PMK No 15 Tahun 2017, bagi korban meninggal dunia, Jasa Raharja memberi hak san­tunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris korban me­ninggal dunia dan menerbitkan surat jaminan biaya perawatan kepada rumah sakit, di mana korban dirawat, dengan biaya perawatan maksimum 20 juta rupiah terhadap korban luka-luka,” katanya.

mza/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment