Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments
Kasus Pidato Ahok

Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Penjara

Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Penjara

Foto : ANTARA/Fahrul Jayadiputra
A   A   A   Pengaturan Font

BANDUNG – Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Buni Yani dalam kasus pelanggaran Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Majelis hakim yang diketuai M Saptono itu menilai Buni Yani secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama satu tahun dan enam bulan,” ungkap Ketua Majelis Hakim PN Bandung, M Saptono, di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa (14/11).

Perkara ini bermula saat Buni Yani mengunggah video pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman Facebook miliknya.

Tak hanya mengunggah, Buni pun membubuhi keterangan transkrip video pidato Ahok tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli. Kiriman video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang diedit Buni Yani dinilai provokatif. Durasinya pun hanya 31 detik, berbeda dengan yang resmi diunggah Pemprov DKI satu jam 48 menit.

Buni menghilangkan kata “pakai” saat Ahok menyinggung Surat Al-Maidah. Majelis hakim menilai Buni Yani terbukti melanggar Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato Ahok.

Terdakwa Buni Yani terbukti melakukan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Majelis hakim mengatakan perbuatan Buni Yani telah menyebabkan keresahan di antara umat beragama. Hal tersebut menjadi poin yang memberatkan hukuman bagi Buni.

Di samping itu, Buni dianggap tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. “Yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan,” ujar Saptono.

Majelis hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap Buni karena terdakwa mengajukan permohonan banding sehingga keputusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. “Karena upaya hukum, putusan ini belum keputusan hukum tetap,” katanya.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Dalam sidang pada 3 Oktober lalu di tempat yang sama, tim jaksa yang dipimpin Andi M Taufik menuntut Buni Yani dua tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Buni Yani telah menjalani 19 kali persidangan. Dalam beberapa kali persidangan, suasana panas kerap mewarnai. Emosi Buni Yani, misalnya, kerap meluap.

Salah satunya saat Buni Yani menjalani sidang dengan agenda mendengar pernyataan saksi, Ramli Kamidin, penulis buku K ami Melawan: Ahok Tak Layak Jadi Gubernur sebagai saksi meringankan pada Selasa (29/8).

Tim kuasa hukum Buni Yani akan meminta banding. “Kami akan banding karena fakta-fakta persidangan tidak sesuai. Karena tadi ribut, saya tidak mendengar perintah apa pun soal eksekusi,” ujar Aldwin Rahadian.  tgh/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment