Bunga Utang Kian Gerogoti APBN | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 24 2017
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Pemerintah Masih Gali Lubang Tutup Lubang

Bunga Utang Kian Gerogoti APBN

Bunga Utang Kian Gerogoti APBN

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font
Pasar SPN bakal makin ketat, pemerintah tawarkan suku bunga riil lebih tinggi. Target pertumbuhan ekonomi 2017 bisa tak tercapai, target 2018 dinilai ambisius.

 

JAKARTA - Utang pemerintah yang terus meningkat hingga mencapai 3.706 triliun rupiah saat ini membuat pembayaran bunga utang terus merongrong APBN. Dalam RAPBN 2018, pembayaran bunga utang direncanakan 247,6 triliun rupiah atau lebih dari 11 persen APBN.

Anggaran tersebut hanya terpaut sedikit dengan program prioritas nasional untuk 10 sektor yang besarnya 269 triliun rupiah. Pada tahun-tahun mendatang, beban bunga utang akan semakin melambung dan berpotensi menggerus anggaran negara untuk program kesejahteraan rakyat.

Sebab, pemerintah yang hingga kini belum mampu mengurangi stok utang itu, pada tahun depan akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) neto 414,7 triliun rupiah.

“Memang sangat ironis. Beban bunga utang nilainya hanya sedikit di bawah program prioritas nasional yang meliputi 10 sektor, termasuk untuk pendidikan dan ketahanan pangan,” kata ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, di Jakarta, Kamis (17/8).

Pada 2017, pembayaran bunga utang sebesar 221 triliun rupiah, telah menyamai belanja modal dan empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial yang hanya 56 triliun rupiah. Menurut Heri, beban bunga utang yang terus membengkak itu merupakan konsekuensi dari utang pemerintah yang sudah besar.

Tiap tahun, pemerintah menerbitkan surat utang untuk mencari pendanaan dengan penawaran imbal hasil yang cukup tinggi agar menarik investor. “Ya ini memang salah sejak awal. Posisi APBN kita sulit sehingga tiap tahun kita juga dibuat sulit dalam penyusunan APBN,” kata Heri.

Terkait dengan imbalan surat utang, ekonom senior, Faisal Basri, memaparkan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) nominal dinaikkan dari 5,2 persen menjadi 5,3 persen. Namun, suku bunga riil SPN (nominal dikurangi inflasi) naik dua kali lipat dari 0,9 persen menjadi 1,8 persen.

“Apakah ini mencerminkan ekspektasi pemerintah bahwa tahun depan pasar SPN lebih ketat sehingga pemerintah harus menawarkan suku bunga riil yang lebih tinggi? Bukankah sovereign rating versi S& P sudah dinaikkan menjadi BBB- sehingga berhak memperoleh status investment grade? tukas Faisal.

Menurut dia, bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah.

Heri mengemukakan pemerintah memang boleh berutang, namun semestinya digunakan untuk sektor produktif sehingga menghasilkan surplus yang bisa digunakan untuk membayar kembali utang tersebut.

Faktanya, utang pemerintah sampai saat ini terlihat belum dikelola secara produktif. Dia menambahkan salah satu indikator belum produktifnya pengelolaan utang adalah defisit keseimbangan primer yang terlalu besar.

Ini juga menandakan penerimaan negara yang relatif terlalu rendah dibandingkan belanja negara. Dalam postur RAPBN 2018, neraca keseimbangan primer ditargetkan defisit 78,3 triliun rupiah. Artinya, pemerintah masih harus menarik utang baru untuk membayar utang lama atau gali lubang tutup lubang.

Defisit keseimbangan primer tahun depan direncanakan lebih rendah dari tahun ini yang sebesar 144 triliun rupiah. Munculnya defisit itu ketika defisit anggaran sudah lebih dari 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tidak Tercapai

Sementara itu, Faisal mengatakan untuk menilai postur RAPBN 2018, agaknya tidak cukup membandingkannya dengan APBN-P 2017. Besar kemungkinan target pertumbuhan 2017 tidak tercapai. Hingga semester I-2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,01 persen.

“Bisa bertahan di aras itu saja sudah cukup baik. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tidak beranjak di sekitar 4,9 persen sampai 5,0 persen. Ekspor dan impor saling meniadakan.

Tinggal bergantung pada investasi, sedangkan konsumsi pemerintah cenderung jalan di tempat karena pengetatan anggaran akan berlanjut,” kata dia.

Jika pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,0 persen, menurut Faisal, boleh dikatakan target 5,4 persen tahun depan cukup ambisius. Dia menambahkan target inflasi 2018 sebesar 3,5 persen merupakan tantangan cukup berat.

Kuncinya adalah stabilisasi harga pangan. Sejauh ini, sektor produksi masih banyak masalah. “Kestabililan harga pangan agak semu karena banyak dilakukan dengan taktik ‘injak kaki’,” tegas Faisal. ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment