BUMN Mesti Dukung Pangkas Impor | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Perombakan BUMN I Semua Aset Perusahaan Pelat Merah Harus Produktif

BUMN Mesti Dukung Pangkas Impor

BUMN Mesti Dukung Pangkas Impor

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and - KJ/ONES
* Lainnya termasuk sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, dan penyediaan akomodasi.
A   A   A   Pengaturan Font
Saat ini cenderung terjadi deindustrialisasi, industriawan malah banting stir jadi pedagang karena impor lebih mudah.

 

JAKARTA – Pembentukan holding BUMN yang berbisnis pada sektor sama merupakan strategi perombakan yang efektif agar perusaha­an pelat merah mampu menjadi pemain global. Selain itu, tidak ada cara lain bagi BUMN untuk menjadi pemain penting dalam mendongkrak ekonomi nasional, kecuali fokus pada industri hulu (hulunisasi) dan hilirisasi yang selama ini gagal dilakukan negara maupun swasta.

Hal itu dikemukakan ekonom senior Uni­versitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Mudrajad Kuncoro, ketika dihubungi, Selasa (3/12). Mudrajad lantas mencontohkan BUMN perbankan. Apabila, holding bank BUMN di­lakukan maka akan bisa langsung menjadi kelompok bank terbesar di Asean. Begitu juga dengan holding PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

“Tapi, kalau pemerintah tidak ingin holding, dibiarkan stand alone karena pertimbangan tertentu, maka ukuran yang bisa menjadi tar­get adalah bagaimana serius dalam mengurus hulunisasi dan hilirisasi untuk menjadi pemain besar di rumah sendiri sehingga memangkas impor dan menumbuhkan manufaktur dalam negeri,” papar Mudrajad.

Dia menilai impor masih begitu dominan baik untuk konsumsi maupun sebagai peno­pang industri. Sebab, selama ini tidak ada kebi­jakan hulunisasi sehingga substitusi impor bisa jelas kapan dapat menggantikan impor.

Mudrajad memaparkan industri di Tanah Air yang sangat besar, seperti tekstil, selama ini masih mengandalkan impor benang atau kapas dan pewarna. Perkebunan cokelat dan sawit kuat, tapi semuanya diekspor karena yang punya brand negara lain. Hasil tambang juga mayoritas diekspor.

“Agro kita kuat, tapi terus melemah karena substitusi impor tidak digarap. Tambang kita kuat, tapi Krakatau Steel merugi. Jadi bukan ha­nya hilirisasi, tapi sejak hulu kita lemah. Maka yang terjadi deindustrialisasi, industriawan malah banting stir jadi pedagang karena impor lebih mudah,” tukas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memaparkan alasan perombakan be­berapa BUMN belakangan ini. Presiden me­nyadari pengelolaan BUMN saat ini harus di­perbaiki dengan tuntas. “Yang jelas, saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perom­bakan total, maupun manajemen yang ada,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Kepala Negara menjelaskan perombakan yang dilakukan juga bertujuan agar perusaha­an pelat merah berdaya saing kuat dan menjadi pemain global. Sebab, aset yang dikelola nilai­nya hampir 9.000 triliun rupiah. “Semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif. Jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivitas yang ada di mana­jemen yang ada,” ungkap Jokowi.

Amanat UUD

Mudrajad juga mengingatkan bahwa tugas BUMN adalah menjalankan amanat UUD 1945, yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang ter­kandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmu­ran rakyat. Dikuasai artinya bagaimana men­gaturnya sehingga ekonomi dalam negeri kuat dan tidak tergantung pada negara lain.

Di sektor migas, lanjut dia, Indonesia juga membiarkan pemain asing berkuasa. Perta­mina dan PGN belum menjadi tuan di negeri sendiri karena lifting minyak terbesar masih di­pegang Chevron dan gas dipegang Total.

“BUMN tidak bisa kerja sendiri tanpa po­litical will dari pemerintah untuk menopang industri di Tanah Air. Industri prioritasnya mau apa? Peran pemerintah adalah mengurangi im­por di prioritas itu sehingga reindustrialisasi ja­lan,” tukas Mudrajad.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Uni­versitas Airlangga, Surabaya, Leo Herlambang, menilai secara umum, perombakan BUMN harus menghasilkan untung, dan memberi manfaat bagi investor. Untuk itu, BUMN harus bekerja lebih efesien dan pemerintah selaku pemilik harus berani membuat BUMN lebih transparan.

“Di masa sulit seperti ini, perombakan ha­rus berani mengarah ke go public agar lebih go­vernance, punya kinerja bagus karena diawasi oleh banyak pihak, kecuali BUMN yang bersifat strategis,” jelas dia. YK/SB/ers/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment