Koran Jakarta | October 19 2017
No Comments
Pemberantasan Korupsi

Bukti Kerugian BLBI Cacat Hukum, Jangan Salahkan Putusan Hakim

Bukti Kerugian BLBI Cacat Hukum, Jangan Salahkan Putusan Hakim

Foto : KORAN JAKARTA/Muhaimin A. Untung
TUNTASKAN BLBI - Aksi massa di depan Gedung KPK, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut KPK menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diperingatkan oleh sejumlah kalangan untuk tidak mengggunakan data baru terkait kerugian negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebab, jika KPK menggunakan data penghitungan baru yang dibuat KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan dianggap cacat hukum di pengadilan oleh hakim maupun pihak yang berperkara.

Pengemat hukum Universitas Brawijaya Malang, Rachmad Budiono, mengatakan KPK tidak perlu mencari-cari data baru terkait dengan kerugian negara dalam kasus BLBI. “Pada kasus BLBI, KPK cukup berlandaskan pada hasil audit investigasi BPK tahun 1998–1999, tidak perlu lagi menghitung ulang, apalagi mengaudit ulang,” katanya saat dihubungi, Rabu (11/10).

Rachmad menambahkan, apabila KPK menggunakan data penghitungan baru akan mudah dibantah oleh pihak yang diperkarakan. “Kalau pakai data baru bisa cacat hukum. Jika ini terjadi, KPK jangan salahkan putusan hakim,” katanya. Dia menambahkan, kasus BLBI sudah terjadi lama tapi baru sekarang diungkap.

“Data- data lama sudah menyebutkan ada kerugian negara sehingga tinggal bagaimana KPK sekarang membuat konstruksi hukum untuk menjerat pihak yang bersalah,” ujarnya. Sementara itu, akademisi hukum pidana keuangan Universitas Muhammadiyah Jember, Ahmad Suryono, mengatakan penggunaan data baru akan menjadikan kasus BLBI berlarut-larut.

“Persoalan jadi panjang karena DPR bisa memanggil BPK dengan menggunakan hak bertanya. Dan kalau ditemukan indikasi manipulasi data maka akan jadi problem hukum serius. Maka KPK mesti terbuka dan bertanggung jawab penuh atas data yang digunakan,” kata Ahmad. Menurut Ahmad, KPK mesti berani membuat terang megaskandal BLBI dengan argumen hukum yang kuat sehingga bangsa ini bisa keluar dari cengkeraman dosa-dosa masa lalu.

“Saatnya KPK menuntaskan kasus BLBI agar tidak mewarisi beban untuk generasi mendatang,” tegasnya. Sebelumnya, Pakar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya, I Wayan Titib Sulaksana, menyatakan hasil audit BLBI yang sah sebagai bahan data pengadilan adalah hasil audit investigasi BPK pada 1998–1999. KPK dan BPK tidak layak menggunakan data penghitungan baru.

“Jadi, seharusnya KPK menggunakan hasil audit investigasi BPK atas penyaluran dan penggunaan BLBI tahun 1998– 1999 untuk menjerat pihakpihak yang terlibat kasus penyalahgunaan BLBI,” kata dia. Titib menambahkan hasil audit investigasi BPK merupakan bukti sahih bagi para aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi.

“Kalau KPK dan BPK gunakan data penghitungan baru untuk menjerat pengemplang BLBI akan mudah dikalahkan di pengadilan karena dianggap menggunakan data yang tidak sahih. Bahkan, tuntutan KPK terancam cacat hukum karena datanya cacat hukum,” jelas dia. Sedangkan pengurus Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Marhaenis Bersatu, Fidelis Giawa, mengatakan KPK memang harus selalu koordinasi dengan BPK untuk mengusut tuntas kasus BLBI.

“Kalau gunakan hasil audit BPK yang baru itu, artinya cacat hukum dan KPK bisa dikalahkan dalam pengadilan karena menggunakan data yang tidak sahih,” tegas Fidelis. 

 

YK/SB/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment