Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments
Statistik Kependudukan

BPS Dorong Penggunaan Data Tunggal

BPS Dorong Penggunaan Data Tunggal

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan terjadinya kesimpangsiuran data kependudukan. Selama ini, pemerintah tidak hanya menggunakan laporan BPS sebagai acuan tetapi juga memanfaatkan data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Situasi ini menimbulkan kebingunan di masyarakat dan pengguna data,” kata Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di Jakarta, Selasa (14/11).

Dia menambahkan konsep dan definisi tentang kependudukan antara kedua lembaga tersebut sangat berbeda sehingga ada perbedaan data dari keduanya. “Perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua bisa data tunggal untuk buat kebijakan,” ujarnya Kecuk. Menurut Kecuk, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan Kemendagri untuk meminimalisasi perbedaan data tersebut.

Dia mengungkapkan penyamaan data itu akan dimulai pada sensus penduduk pada 2020. BPS, kata Kecuk, akan menyesuaikan cakupan data dan tidak lagi menggunakan metode tradisional. Sensus 2020 akan memanfaatkan data administrasi kependudukan yang dimiliki Kemendagri.

Dengan memakai metode kombinasi atau combine method ini, data kependudukan dapat menjadi tunggal dan bahan acuan seluruh pihak untuk menentukan arah kebijakan. “Kita berharap kerja sama ini berjalan baik dan putus rantai masalah yang muncul saat ini. Semoga dengan adanya komunikasi yang intens dari BPS dengan Kemendagri perencanaan dan pembangunan khususnya pengambilan kebijakan kependudukan berjalan lebih baik,” jelasnya.

Ditambahkan Kecuk, sensus penduduk 2020 sangat penting guna mensinkronkan program pemerintah dengan jumlah penduduk. Pada sensus 2010, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237 juta jiwa dan diproyeksi sampai 2035 sebanyak 305 juta jiwa.

 

Pengendalian Populasi

 

Jumlah penduduk yang kian besar ini, menurut Kecuk, merupakan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi sejak sekarang. Kebijakan di kependudukan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Sensus penduduk, lanjut Kecuk, dilakukan selama satu bulan. Data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut, selanjutnya diolah selama 6 bulan sebelum disajikan. Dari data sensus penduduk ini akan terlihat persebaran penduduk Indonesia di seluruh wilayah. 

 

ahm/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment