BPK Catat Sejumlah Masalah di Laporan Keuangan Kemhan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Hasil Audit

BPK Catat Sejumlah Masalah di Laporan Keuangan Kemhan

BPK Catat Sejumlah Masalah di Laporan Keuangan Kemhan

Foto : Antara
A   A   A   Pengaturan Font

 

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sejumlah permasalahan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan 2019 yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Opini WTP atas LK Kemhan 2019 tidak berarti bahwa LK Kemhan bebas dari kesalahan. BPK masih menemukan kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto di Jakarta, Rabu (30/7).

Kelemahan SPI di sini meliputi penatausahaan dan penyajian aset, utang dan belanja dari sumber dana pembiayaan pinjaman dalam negeri (PDN) dan pinjaman luar negeri (PLN) tidak tertib, pengelolaan keuangan atas pengadaaan alutsista dengan skema foreign military sales (FMS) belum sepenuhnya memadai.

"Serta penatausahaan Aset Tetap dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan penggunaan rekening untuk pengelolaan dana APBN belum dilaporkan dan/atau belum mendapat izin Menteri Keuangan," jelasnya.

Lanjutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut, meskipun mendapatkan opini WTP namun dirinya menjelaskan ada penekanan dari hasil pemeriksaan diantaranya yaitu pengaturan teknis pengakuan dan pelaporan atas penerimaan dan penggunaan hibah foreign military finance (FMF) perlu diatur lebih lanjut oleh Kemhan dan Kementerian Keuangan.

Pengaturan atas pengelolaan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemhan perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tentang PNBP dan aspek khusus di lingkungan Kemhan dan TNI. Ketiga, Mekanisme pengelolaan dan pelaporan dana reimbursement perlu diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI, Kemhan dan Kementerian Keuangan.

Temuan Ketidakpatuhan

Lebih lanjut, ida menjelaskan pihaknya juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu realisasi Belanja Barang belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain indikasi kerugian negara, potensi kerugian, dan pemborosan serta potensi hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan.

Juga terkait pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Uang Representasi dan biaya perjalanan dinas sebesar serta potensi kerugian negara.

"Serta pengadaan Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang mengakibatkan antara lain indikasi kerugian negara, potensi kerugian negara dan pemborosan keuangan negara, serta tertundanya penerimaan negara," paparnya. uyo/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment