BPK Beri Keleluasaan Pemerintah Alihkan Anggaran | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 7 2020
No Comments
Rapat Konsultasi

BPK Beri Keleluasaan Pemerintah Alihkan Anggaran

BPK Beri Keleluasaan Pemerintah Alihkan Anggaran

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terkait pengalihan anggaran dalam kondisi darurat akibat pandemic virus korona tipe terbaru, Covid-19. Pengalihan anggaran itu bisa dilakukan dengan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan atau dengan Perppu APBN 2020.

Demikian disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/3) setelah melakukan pembahasan dampak Covid-19 terhadap  pemeriksaan BPK dan pelaksanaan APBN 2020 bersama dengan pemerintah awal pekan ini. Konsultasi, jelas Agung, dilakukan melalui video conference antara jajaran pimpinan BPK dengan Presiden Joko Widodo beserta beberapa menteri bidang ekonomi.

Selain  Ketua BPK, turut, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK, Pius Lustrilanang, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar, Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis, dan Anggota/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing.

Sedangkan pemerintah diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Agung menyebutkan bahwa pertemuan virtual itu membahas beberapa hal yaitu dampak pandemik Covid-19 pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 yang sedang dan akan dilakukan oleh pemeriksa BPK. "Juga revisi dan pelaksanaan APBN 2020 terkait penanganan kesehatan, serta social safety dan insentif ekonomi untuk UMKM akibat dampak dari wabah pandemik Covid-19," kata Agung.

 

Perioritas Penanganan

 

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan akan berkonsultasi dengan BPK terkait anggaran. Hal itu disebabkan, dalam situasi darurat seperti saat ini, banyak kegiatan dan belanja kementerian dan lembaga yang diubah, untuk memprioritaskan penanganan situasi pandemik Covid-19.

Konsultasi dengan BPK dilakukan karena Pemerintah tetap mengutamakan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sebelum pertemuan tersebut, BPK juga melakukan rapat sidang pimpinan melalui konferensi video yang antara lain membahas dampak Covid-19 terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2019 dan refocusing anggaran pemerintah.

"Terkait tugas pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan, dibahas tentang kendala di lapangan seperti cek atau pengujian fisik, wawancara dengan auditee, serta uji dokumen," tutup Agung.

 

bud/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment