Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
Jaminan Sosial

BPJS-TK Banuspa Genjot Kepesertaan Pekerja Informal

BPJS-TK Banuspa Genjot Kepesertaan Pekerja Informal

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

DENPASAR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Kantor Wilayah Bali Nusra Papua (Banuspa) akan terus menggenjot jumlah kepesertaan untuk pekerja BPU (bukan penerima upah) atau informal, khususnya di wilayah Bali. Pasalnya, potensi kepesertaan BPU di wilayah ini masih sangat besar dan belum tergarap dengan maksimal. “Dari sekitar 1,2 juta pekerja BPU di Bali, saat ini yang sudah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 1.200 orang, atau baru sekitar 12 persen,” kata Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa, Kuswahyudi di Denpasar, Bali, Kamis (16/2).

Dia mengakui bahwa untuk menggenjot kepesertaan BPU tersebut tidak mudah karena pemahaman masyarakat khususnya pekerja informal di Bali tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan mengandeng sejumlah instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta seperti Kadinda dan asosiasi pengusaha setempat.

Lakukan Pendekatan

Selain itu, lanjut Kuswahyudi, pihaknya mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang dorongan atau instruksi agar pelaku usaha sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami terus melakukan pendekatan kepada pihak Pemprov untuk segera mengeluarkan perda tersebut,” tambahnya. Selain tenaga kerja informal lokal, lanjut Kuswahyudi, pihaknya juga mengejar tenaga kerja asing (TKA) di Provinsi Bali untuk terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Dari seribuan orang lebih tenaga kerja asing di Bali, hingga saat ini baru sekitar 300 orang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kami akan kejar kepesertaan tenaga kerja asing karena potensinya tenaga kerja asing lebih dari seribu,” kata dia. Sebagian dari mereka, kata Kuswahyudi, merupakan tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata seperti perhotelan. Ia menambahkan tenaga kerja asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan maka mereka harus dijamin BPJS Ketenagakerjaan. “Untuk mencapai itu, kami akan lebih intensif untuk bekerja sama dengan Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja serta instansi terkait,” katanya. sdk/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment