Koran Jakarta | November 22 2017
No Comments
Pemberantasan Narkoba - Penyuluhan di Tingkat RT dan RW Diperkuat

BNN Fokus Tindak Bandar Besar

BNN Fokus Tindak Bandar Besar

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Akibat anggaran yang terbatas, Badan Narkotika Nasional memfokuskan penindakan pada jaringan dan bandar-bandar narkoba besar.

JAKARTA - Untuk memak­simalkan pemberantasan nar­koba, Badan Narkotika Nasio­nal (BNN) memfokuskan pada penindakan jaringan dan ban­dar-bandar narkoba besar. Hal itu dilakukan karena anggaran BNN yang ada sangat terbatas.

“Kebijakan Pak Buwas (Budi Waseso) karena nggak cukup anggaran untuk memutus mata rantai pengguna dengan meng­hentikan penyelundupan nar­koba dalam jumlah besar,” kata Juru Bicara BNN, Kombes Pol Sulistiandryatmoko, pada acara diskusi bertema Stop Narkoba Save Generasi Muda, di Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Sulistiandryat­moko, dalam kepemimpinan­nya, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mempunyai kebi­jakan tidak menangkap untuk kelas teri. Kalau untuk penin­dakan terhadap bandar atau pengedar kelas teri diserahkan pada pihak kepolisian.

“Karena lebih efektif, meng­hentikan jaringan narkoba de­ngan tangkapan yang signifikan untuk efisiensi anggaran. Kami akan kehabisan anggaran kalau menangkap bandar kecil de­ngan jumlah tangkapan bebera­pa gram saja,” kata Sulistiandry­atmoko.

Selain itu, tambah Sulistian­dryatmoko, BNN mengubah strategi pencegahan dengan mendatangi langsung RT dan RW yang ada di kelurahan-ke­lurahan, ketimbang melakukan penyuluhan di tingkat atas. Pe­nyuluhan lebih bagus kalau langsung menyasar ke RT dan RW ketimbang ke struktur yang lebih luas. Struktur yang luas itu jenjangnya terlalu panjang dan tidak efektif.

Terhadap usulan pengguna­an barang bukti berupa uang dan aset hasil sitaan narkoba untuk menambah anggaran BNN, Sulistiandryatmoko me­ngatakan yang disetujui baru penggunaan aset hasil sitaan narkoba, sedangkan uang cash dari tindak pidana pencucian uang disetor ke kas negara.

Sosialisasi ke Pelajar

BNN sudah melakukan so­sialisasi di setiap lapisan ma­syarakat, mulai dari komunitas pelajar, pekerja, dan kaum pro­fesional. Dengan keterbatasan anggaran, tambah Sulistian­dryatmoko, BNN tidak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Kalau memang mau mengendalikan peredaran narkoba, seluruh elemen ma­syarakat harus terlibat karena Presiden Joko Widodo telah me­nyatakan darurat narkoba.

Kalau memang darurat maka anggaran, personel, maupun programnya juga seharusnya khusus untuk memberantas narkoba. “Tapi kenyataannya, kalau mau tes urine, depar­temen minta alat tes urine ke BNN. Saat ditanya apa tes urine sudah masuk dalam anggaran departemen itu, dijawab, tidak dianggarkan. Kalau seperti itu, terus di mana respons darurat­nya,” kata Sulistiandryatmoko.

Indonesia disebut darurat nar­koba karena dua jenis narkoba besar yang beredar itu diimpor, yaitu sabu dan ekstasi. Yang asli dari Indonesia, tambah Sulistian­dryatmoko, hanya ganja.

Menurut Sulistiandryatmoko, dari 68 jenis narkoba baru yang beredar, sebanyak 60 narkoba sudah diatur dan dilarang dalam UU Narkoba, sedangkan yang delapan belum dan sudah bere­dar karena belum diatur, belum dapat di-enforcement. Untuk saat ini, penyuplai terbesar nar­koba berasal dari Myanmar.

Menurut badan PBB yang mengatur masalah narkotika, jumlah narkotika yang berhasil diungkap kepolisian di dunia, itu hanya 20 persen dari jum­lah narkoba yang beredar. “Ka­lau yang disita satu ton berarti yang beredar di jalanan saat itu empat ton,” tukas Sulistiandry­atmoko.

Pemberantasan narkoba di Malaysia dan Singapura itu ce­pat karena untuk pengguna saja dapat dihukum gantung. “Sedangkan di sini, bandar be­sar yang di penjara masih dapat ‘bermain’,” tukasnya.

Malaysia keras terhadap pe­nyelundupan narkoba ke dalam negaranya ketimbang pembe­rantasan narkoba yang keluar dari Malaysia. “Karena itu seka­rang, bandar narkoba asal Ma­laysia beralih strategi dengan melakukan transaksi narkoba ship to ship. Mereka beroperasi di perairan Malaysia dan menyu­ruh bandar narkoba Indonesia bertemu di tengah laut,” ujarnya.

Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes, Herbert Sidabutar, menjelaskan ketika narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sudah mengisi otak si pengguna, maka sejak dari pagi, dia akan terus berpi­kir bagaimana mendapatkan uang untuk membeli napza. Ka­lau ada anggota keluarga yang kecanduan, segera lapor ke puskesmas, rumah sakit, atau BNN. n eko/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment