Koran Jakarta | May 21 2018
No Comments
Proses Demokrasi - Pemilu Kontrak Sosial Rakyat-Partai

Biaya Tinggi Harus Berdampak Positif

Biaya Tinggi Harus Berdampak Positif

Foto : ANTARA/Aditya Pradana Putra
Debat Pilgub Jateng - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua Sudirman Said (kedua kanan)-Ida Fauzia (kanan) dan pasangan nomor urut satu Ganjar Pranowo (kiri)-Taj Yasin (kedua kiri) mengikuti Debat Terbuka Pilkada Jawa Tengah di Ballroom Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). Debat tersebut mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
A   A   A   Pengaturan Font
Demokrasi butuh biaya tinggi. Karena itu semua yang terlibat dalam kontestasi demokrasi harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Jakarta – Konsekuensi pemilihan kepala daerah atau Pilkada secara langsung dan serentak serta Pemilu serentak 2019 membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran kedua hajat politik ini sekitar 26 triliun rupiah, belum termasuk ongkos politik dari para kandidat. Karena itu biaya politik demokrasi yang sangat tinggi itu harus berdampak positif bagi bangsa Indonesia yakni lahirnya para pemimpin yang amanah untuk kemajuan bersama.

Harapan tersebut disampaikan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Muhammad Luthfi dalam acara Square Table Discussion bertema Pemilu dan Biaya Politik. Kegiatan yang digelar bersama dengan Forum Mahasiswa (Forma) SKSG UI digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta, Jumat (20/4).

Muhammad Luthfi menilai, Pemilu sejatinya adalah kontrak sosial antara masyarakat dan partai politik. Kita semua menginginkan kontrak sosial yang berkualitas bagi demokrasi di Indonesia, yang tentunya berujung pada kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia genap berusia 20 tahun.

Meski usia demokrasi terbilang relatif masih muda jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, namun demokrasi Indonesia patut diacungi jempol karena pasca reformasi berhasil melaksanakan pemilu secara langsung. Luthfi menganggap, lompatan demokrasi yang luar biasa akan terjadi di tahun 2019, di mana bangsa ini akan menggelar Pemilu Serentak 2019 untuk yang pertama kali dalam sejarah Indonesia

. “Dan pemanasan politik akan dimulai dengan pilkada serentak 171 daerah tahun 2018 ini,” ujarnya. Nara sumber lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengakui, pelaksanaan pilkada melalui pemilihan langsung memerlukan modal yang besar, khususnya untuk publikasi calon kepala daerah dan selama masa kampanye.

Menurut Ferry, dalam pemilu partai akan lebih bertindak kepada pengumpulan suara, sementara untuk publikasi dan kampanye biasanya dibebankan kepada kandidat. “Jadi, hal biasa jika partai bertanya dulu soal keadaan finansialnya kandidat yang mau maju,” katanya.

 

Persoalan Korupsi

 

Sedangkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina melihat persolan lain dalam pelaksanaan Pilkada. Dia berpendapat bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan mengeliminasi masalah utama dalam pemilu, yakni korupsi. “Jadi tindakan itu tidak menjawab masalah.

Pemilihan langsung memang memakan biaya yang tinggi, tapi bukan berarti kita harus kembali ke pilkada oleh DPRD,” katanya. Menurut Almas, jika kepala daerah ditentukan oleh DPRD, tindakan korupsi tetap bisa dilakukan. Sistem demokrasi seperti itu hanya akan memberi kesempatan bagi aktor lain untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.

“Saat pemilihan langsung yang korupsi calonnya. Kalau yang dipilih DPRD, apakah ada yang bisa menjamin kandidat tidak bisa menyuap anggota DPRD yang akan memilihnya?,” kata Almas. Ia lebih menyarankan agar pemerintah dan para anggota legislatif membuat aturan mengenai penghilangan serta sanksi terkait mahar politik dalam pelaksanaan pilkada.

”Yang penting itu sistem politik diatur agar berjalan tanpa mahar ataupun politik uang. Itu yang menjadi akar masalah dan harus dibenahi,” tutur Almas. 

 

sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment