Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Jaminan Kesehatan - Program JKN Pertajam Promotif dan Preventif

Besaran Kapitasi Potensial Dikurangi

Besaran Kapitasi Potensial Dikurangi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tidak memenuhi melaksanakan komitmen promosi kesehatan dengan baik, kapitasinya akan dikurangi.

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengurangi besaran kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), jika FKTP tidak optimal dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap FKTP seperti Puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan memiliki kewajiban melakukan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif. “FKTP harus melakukan kegiatan yang mendorong orang untuk hidup sehat.

Kegiatan itu sedikitnya diikuti separuh dari peserta yang terdaftar,” kata Fachmi, di Jakarta, Senin (24/10). Fachmi menjelaskan, bagi FKTP yang melaksanakan komitmen promosi kesehatan dengan baik akan mendapat kapitasi penuh. “Sebaliknya bila tidak dipenuhi, konsekuensinya kapitasi dikurangi,” tegasnya.

Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta atau sifat layanan yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Seperti diketahui, sistem pembayaran dalam program JKN yaitu FKTP mendapat dana kapitasi.

Kapitasi dibayar BPJS Kesehatan mengacu beberapa hal, antara lain, jumlah dokter yang bertugas, sarana dan prasarana serta jumlah peserta yang terdaftar. Untuk klinik pratama atau dokter praktik perorangan, satu orang peserta dihitung satu bulan besaran kapitasinya maksimal 8.000 rupiah sampai 10.000 rupiah.

Sedangkan Puskesmas 6.000 rupiah. “Biasanya setiap FKTP mendapat 5 ribu peserta terdaftar,” sebutnya. Selama ini, kata Fachmi, setiap bulan BPJS Kesehatan membayar kapitasi kepada setiap FKTP, namun belum ada pengukuran terhadap efektifitas penggunaannya.

Untuk memenuhi tingkat efektifitas penggunaan kapitasi tersebut, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan menerapkan pembayaran dengan model Kapitasi Berbasis Komitmen (KBK) dalam pelayanan sejak awal September 2016.

“Penerapan KBK menjadi indikator kinerja yang berdampak pada hasil dan ditetapkan pola reward dan konsekuensi atas pemenuhan komitmen pelayanan atau kinerja FKTP,” kata Fachmi. Ia menambahkan, jika kinerja FKTP optimal, maka tarif kapitasi dapat dicapai maksimal.

Ini akan akan sangat dinamis sesuai pemenuhan komitmen pelayanan atau pencapaian kinerja berdasarkan indikator KBK. Karena itu dibutuhkan komitmen pelayanan oleh FKTP, yang berdampak kepada tarif kapitasi yang disesuaikan dengan hasil komitmen tersebut.

Bila sudah maksimal dapat diberikan reward peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan FKTP tersebut. “Sebaliknya bila tidak memenuhi komitmen pelayanan, konsekuensinya adalah pengurangan kapitasi,” jelas dia.

Anggaran Kesehatan

Secara terpisah, Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati mengemukakan, alokasi anggaran kesehatan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenuhi amanat UU, yakni melebihi angka lima persen dari APBN atau mengalami kenaikan sebesar 182 persen dari anggaran sebelumnya.

Meski telah memenuhi amanat UU, namun sayangnya besaran anggaran kesehatan belum berbanding lurus dengan capaian di bidang kesehatan. “Seperti masih banyaknya jumlah angka anak pendek karena kekurangan gizi (stunting) yang mencapai 30 persen, padahal merujuk WHO angka ideal di bawah 20 persen,” katanya.

Di samping itu, masih tingginya laju pertumbuhan penduduk. Mestinya jika 2030 Indonesia akan memaksimalkan bonus demografi maka syarat utama penduduknya harus sehat. Jika tidak sehat justru akan menjadi beban.

“Karena itu, masalah-masalah tersebut harus segera diselesaikan,” kata politisi dari Fraksi PPP ini. Menurut dia, Kementerian Kesehatan masih memiliki banyak “tunggakan” aturan turunan pelaksana UU berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dituntaskan.

Seperti PP yang terkait turunan UU Kesehatan Jiwa, PP terkait UU Rumah Sakit tentang RS yang menolak pasien dan PP tentang Doker Layanan Prima (DLP) sebagaimana amanat UU Pendidikan Kedokteran.

Sejumlah “utang” regulasi dari pemerintah tersebut pada akhirnya mengakibatkan kerja di sektor kesehatan pemerintah tidak maksimal. Presiden perlu mengontrol para pembantunya untuk bergerak cepat dalam kerja legislasi. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment